Timika,papuaglobalnews.com – Agustinus Anggaibak, Ketua Majeli Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menyerap aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Timika ibukota Kabupaten Mimika di salah satu hotel di Timika, Jumat 12 September 2025.

Kepada papuaglobalnews.com, Agustinus menjelaskan dalam serapan aspirasi itu dirinya menerima banyak masukan diantaranya mendukung Kabupaten Mimika dimekarkan menjadi tiga Daerah Otomoni Baru (DOB) yakni Kota Madya, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat. Atas usulan dan harapan masyarakat itu, Agustinus menilai itu semua suara dari rakyat sehingga sebagai wakil rakyat akan melanjutkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Usulan pemekaran kabupaten dan Kota Madya merupakan sesuatu yang wajar dan layak setelah dilihat dengan kemampuan fiskal Mimika sendiri yang sangat besar. Pemekaran ini menjadi bagian dari mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kondisi geografis yang sulit hanya dilayani oleh transportasi udara.

Hal lain yang disampaikan lanjut Agustinus, masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum yang serius terhadap pelaku begal yang terjadi di Kabupaten Nabire dan Timika yang sejauh ini merasahkan warga. Masyarakat tidak ingin adanya kasus perampokan dan penikaman.

”SADAR

Merespons atas usulan itu, Agustinus mengingatkan kepada masyarakat bersama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga situasi daerah ini agar tetap aman. Dengan situasi daerah aman proses pembangunan sudah pasti berjalan lancar dan semua usulan akan didukung oleh pemerintah.

Dalam menciptakan suasana kondusif dan damai, mantan Anggota DPRD Mimika mengajak kepada semua pihak terutama lembaga adat, tokoh agama dan kerukunan-kerukungan mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga Mimika dengan tidak mudah terpancing atau terprofokasi oleh isu-isu menyesatkan.

Ia mengungkapkan sebagai anak bangsa mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum namun tetap mengikuti koridor hukum yang ada. Dalam penyampaikan aspirasi untuk kepentingan orang banyak tidak perlu dengan kekerasan hingga membakar kantor tetapi menempuh cara-cara humanis dan dialog. Lewat dialog semua masukan pasti didengar dan dijawab oleh pemerintah.