DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika Papua Tengah melaksanakan Seminar Akhir Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan tahun 2025, Kamis 7 Agustus 2025.

Seminar ini dengan narasumber LPPM Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar berlangsung di salah satu hotel di Timika.

Kegiatan ini dihadiri utusan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Distrik, tokoh masyarakat adat Lemasa serta undangan lainnya.

Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan yang dibacakan Frans Kambu, Plt. Asisten II Setda Mimika mengungkapkan, permasalahan persampahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan perkotaan di Kabupaten Mimika.

Berikut rangkaian kolase foto yang diabadikan papuaglobalnews.com:

Baca Juga:
Negara Wajib Menghargai Harkat dan Martabat OAP dalam Krisis Kemanusiaan Papua
Kuasa Hukum Meki Jitmau, PN Kota Timika, BPN dan Kuasa Hukum Pemkab Mimika PS Lokasi Sengketa SDN Inauga
DKP Sinode GKI Kingmi Dukung Perubahan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026
20250807 100508 1
Jefri Deda, Kepala DLH Mimika, Frans Kambu, Plt. Asisten II Setda Mimika, Firdaus selaku narasumber LPPM UKI Paulus Makassar foto bersama peserta dan panitia.
20250807 113741
Firdaus, Ketua Tim Penyusun Master Plan Pengelolaan Persampahan memberikan tanggapan terhadap saran dari peserta.
20250807 113542
Staf Dinas Lingkungan Hidup selaku moderator memandu jalannya seminar.
20250807 103651
Peserta DLH, perwakilan OPD mengikuti seminar akhir penyusunan master plan pengelolaan persampahan.
20250807 114419
Bonifasius Saleo, Plt. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Mimika menyampaikan saran kepada narasumber.
Dibaca: 276
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.