Jayapura,papuaglobalnews.com – Di momen peringatan May Day 2025, Festus Ngoranmele, S.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah segera penuhi hak buruh di seluruh wilayah Papua.

Berikut isi siaran pers LBH Nomor : 004/SK-LBH-P/V/2025 selengkapnya yang dikeluarkan di Jayapura pada 1 Mei 2025 yang diterima media ini pada Jumat 2 Mei 2025:

Pada prinsipnya secara hukum seluruh hak-hak buruh telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tetantang Ketenagakerjaan maupun secara khusus dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua namun pada prakteknya banyak ditemukan pelanggaran Hak Buruh.

”MTQ

Berkaitan dengan Hari Buruh Sedunia Tahun 2025, perlu kiranya LBH Papua menyampaikan beberapa kondisi Persoalan Buruh di Papua. Sesuai dengan Tema Hari Buruh Sedunia tahun ini yaitu “Pekerja Hebat Bangsa Kuat” dimana tema ini memiliki arti yang sangat penting karena menunjukan penghargaan terhadap Buruh namun pada prakteknya menjadi tantangan tersendiri sebab faktanya Negara lebih melindungi Manajemen Perusahaan dibanding Buruh sebagaimana yang dialami oleh Buruh di seluruh wilayah Papua yang saat ini sedang digempur oleh berbagai Perusahaan baik Nasional maupun Multi Nasional pasca pemberlakuan kebijakan UU Cipta Kerja dan Politik Daerah Otonomi Baru di Papua.

Berdasarkan penanganan Kasus Buruh yang dilakukan selama ini kami menemukan beberapa persoalan buruh yang dialami oleh Mayoritas Buruh Papua sebagai berikut :

– Upah yang rendah dan tidak layak: Banyak pekerja di Papua, khususnya di sektor informal, menerima upah yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.