Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepada 133 kepala kampung di Kabupaten Mimika hingga Desember 2027, Rabu 13 Mei 2026.

SK perpanjangan masa jabatan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika yang juga menjabat Kepala DPMK Mimika, Abraham Y. Kateyau di Kantor DPMK Mimika, Jalan Poros SP2.

Dalam sambutan, Abraham menegaskan bahwa SK yang diberikan bukan untuk mengangkat kepala kampung baru, melainkan memperpanjang masa jabatan kepala kampung yang saat ini masih menjabat.

Ia meminta masyarakat Mimika memahami kebijakan tersebut dengan baik karena hingga kini belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang baru.

“Acara hari ini Bupati hanya mengeluarkan Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan kepala kampung, Ketua Bamuskam serta aparat kampung lainnya,” ujar Abraham.

Menurutnya, SK Bupati tentang perpanjangan masa jabatan tersebut berlaku selama dua tahun untuk periode 2026-2027.

“Desember 2027 masa jabatan berakhir sesuai SK ini. Nanti kita akan berada pada tahapan pemilihan kepala kampung dan ketua Bamuskam sekitar Juni 2027,” tegasnya.

Abraham juga menegaskan Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan menentukan kepala kampung maupun ketua Bamuskam, karena hal itu merupakan hak masyarakat di masing-masing kampung melalui mekanisme usulan dan pilihan warga setempat.

Terkait proses dan tahapan pemilihan kepala kampung serta ketua Bamuskam yang baru, Abraham menganjurkan agar masyarakat berkoordinasi dengan kepala distrik masing-masing.

Selain menyampaikan selamat menjalankan tugas kepada para kepala kampung yang menerima SK perpanjangan masa jabatan, Abraham juga mengingatkan agar mereka terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung program Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat.

Ia menambahkan, setelah penyerahan SK perpanjangan tersebut, akan dilanjutkan dengan pencairan Dana Desa (DD) untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung.

Kepada para kepala kampung, Abraham juga mengingatkan pentingnya membangun koordinasi dengan kepala distrik masing-masing, terutama dalam menyampaikan berbagai kendala maupun kebutuhan pembangunan di kampung.

Menurutnya, laporan dari kepala kampung nantinya diteruskan kepala distrik kepada Bupati Mimika sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Kami dari DPMK siap membantu dari sisi kelancaran administrasi keuangan. Tetapi secara teknis pelaksanaan di lapangan diatur oleh para kepala kampung sendiri,” katanya. **