Oleh : Johanes Eliezer Samsong Wato-Doktorand an der University of Bonn (BIGS-OAS, Südostasienstudien).

 

BESOK, dunia kembali memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2026 sebuah tanggal yang lahir dari sejarah panjang perjuangan buruh melawan ketidakadilan kerja. Di banyak kota di Eropa dan negara-negara industri lainnya, 1 Mei diisi dengan demonstrasi, refleksi politik, dan tuntutan terhadap negara serta korporasi.

Namun di Indonesia, khususnya di wilayah perkebunan kelapa sawit, 1 Mei sering berlalu tanpa banyak gema. Jutaan buruh tetap bekerja seperti biasa, memanen, mengangkut, dan memenuhi target produksi, di tengah kondisi kerja yang masih jauh dari ideal.

Buruh Sawit dan Tanah yang Hilang

Baca Juga:
Mewakili Papua Tengah, Dinkes dan DPMK Mimika Ikut Semiloka Nasional Adinkes di Lombok, Dorong Optimalisasi Dana Desa untuk Eliminasi AIDS, TBC dan Malaria
Pegawai DPKD Mimika Kunjungi Perpustakaan Merah Putih Kampung Nawaripi
Pelajar SMA-SMK OAP Tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika Demo Damai Tuntut Penambahan Kuota Beasiswa ADik dan ADem

Indonesia saat ini menyuplai lebih dari separuh minyak sawit dunia. Dengan luas perkebunan yang telah melampaui 16 juta hektar, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sekitar 16-17 juta orang bergantung pada industri ini, baik sebagai buruh maupun petani kecil. Sawit menghasilkan devisa yang signifikan dan menjadi komoditas strategis dalam perdagangan global.

Namun angka-angka tersebut menyembunyikan realitas yang tidak merata.

Di tingkat produksi, banyak buruh sawit bekerja dalam sistem kerja yang fleksibel tetapi rentan: kontrak harian, upah berbasis target, dan minim perlindungan sosial. Target panen yang tinggi sering kali memaksa buruh bekerja melebihi kapasitas fisik mereka. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga turut membantu tanpa status kerja formal, sebuah praktik yang jarang terlihat dalam statistik resmi.

Lebih dari itu, persoalan buruh sawit tidak bisa dilepaskan dari sejarah penguasaan tanah. Ekspansi perkebunan sering terjadi melalui konversi hutan dan wilayah adat. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan mereka, baik untuk berburu, bertani, maupun praktik budaya.

Dalam kerangka Political Ecology, proses ini dapat dipahami sebagai transformasi relasi kekuasaan atas sumber daya. Tanah yang sebelumnya memiliki makna sosial dan kultural direduksi menjadi komoditas ekonomi. Negara dan korporasi memainkan peran sentral dalam menentukan bagaimana tanah digunakan, sementara masyarakat lokal sering kali berada di posisi yang lemah dalam proses negosiasi tersebut.

Akibatnya, muncul fenomena yang paradoksal: masyarakat yang kehilangan tanahnya kemudian menjadi buruh di atas tanah tersebut.

Standar Hijau Eropa dan Tekanan Global

Di sinilah hubungan antara Indonesia dan Eropa menjadi penting.

Uni Eropa adalah salah satu pasar utama bagi produk berbasis sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui rantai pasok global. Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa memperkenalkan kebijakan lingkungan yang ketat, termasuk EU Deforestation Regulation. Regulasi ini mewajibkan bahwa produk seperti minyak sawit yang masuk ke pasar Eropa tidak terkait dengan deforestasi setelah tahun tertentu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari European Green Deal, yang bertujuan menjadikan Eropa sebagai kawasan netral karbon dan mendorong praktik produksi yang berkelanjutan secara global.

Dari satu sisi, kebijakan ini membawa dampak positif. la mendorong transparansi rantai pasok, penggunaan teknologi pelacakan, dan peningkatan standar produksi. Beberapa perusahaan mulai berinvestasi dalam praktik yang lebih ramah lingkungan, termasuk perlindungan hutan dan pengurangan emisi.

Namun dari sisi lain, kebijakan ini juga menciptakan tekanan baru. Perusahaan besar relatif mampu memenuhi persyaratan tersebut karena memiliki sumber daya untuk melakukan sertifikasi dan pelacakan rantai pasok. Tetapi petani kecil, yang mengelola sekitar 40% perkebunan sawit Indonesia, sering menghadapi kesulitan. Kurangnya akses terhadap teknologi, data spasial, dan pendampingan membuat mereka rentan tersingkir dari pasar Eropa.

Dampaknya kemudian merambat ke tingkat buruh. Ketika perusahaan berupaya memenuhi standar global, tekanan efisiensi sering kali meningkat. Hal ini dapat diterjemahkan menjadi target produksi yang lebih tinggi, fleksibilitas tenaga kerja, atau bahkan pengurangan biaya operasional yang berdampak pada kesejahteraan buruh. Dengan demikian, standar lingkungan global dapat secara tidak langsung memperkuat kerentanan tenaga kerja di tingkat lokal.

Dilema Global: Siapa Menanggung Biaya Transisi?

Di sisi lain, Eropa sendiri tidak sepenuhnya bebas dari konsekuensi.

Pembatasan terhadap minyak sawit dapat meningkatkan biaya bahan baku untuk industri makanan, kosmetik, dan energi. Selain itu, substitusi ke minyak nabati lain seperti kedelai atau bunga matahari membutuhkan lahan yang lebih luas, yang berpotensi memperluas tekanan terhadap hutan di wilayah lain seperti Amerika Latin.

Dalam konteks global, minyak sawit sebenarnya merupakan salah satu komoditas paling efisien dalam hal penggunaan lahan. Mengurangi konsumsi sawit tanpa strategi yang komprehensif dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan, di mana deforestasi tidak berkurang, tetapi berpindah lokasi.

Dari sudut pandang Political Ecology, situasi ini mencerminkan dinamika kekuasaan dalam ekonomi global. Kebijakan lingkungan sering kali dirumuskan di pusat-pusat kekuasaan global, tetapi implementasinya terjadi di wilayah produksi di Global South. Ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai ketimpangan dalam distribusi tanggung jawab lingkungan.

Dengan kata lain, beban transisi menuju ekonomi hijau tidak dibagi secara merata. Hari Buruh 1 Mei seharusnya menjadi momen untuk merefleksikan hubungan ini. Tidak cukup hanya berbicara tentang hak buruh dalam konteks nasional, tetapi juga bagaimana sistem global membentuk kondisi kerja tersebut.

Buruh sawit di Indonesia adalah bagian dari rantai pasok global yang memasok kebutuhan dunia. Produk yang mereka hasilkan digunakan dalam berbagai sektor, dari makanan olahan hingga energi terbarukan. Namun mereka jarang memiliki posisi tawar dalam menentukan bagaimana sistem tersebut berjalan.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak buruh, pengakuan terhadap masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.

Bagi Uni Eropa, tantangannya adalah memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang progresif tidak menciptakan ketimpangan baru. Dukungan terhadap petani kecil, transfer teknologi, dan kerja sama yang lebih setara menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, bagi konsumen global, termasuk di Eropa, kesadaran terhadap rantai pasok menjadi semakin penting. Setiap produk yang dikonsumsi membawa jejak sosial dan ekologis yang tidak selalu terlihat. Pada akhirnya, Hari Buruh bukan hanya tentang buruh itu sendiri, tetapi tentang sistem yang membentuk kehidupan mereka.

Jika transisi menuju ekonomi hijau tidak disertai dengan keadilan sosial, maka ia hanya akan menciptakan bentuk baru dari ketimpangan lama. Dan jika buruh tetap berada di posisi paling rentan dalam sistem tersebut, maka peringatan 1 Mei akan terus menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai.

Karena di balik setiap liter minyak sawit yang dikonsumsi dunia, ada cerita tentang tenaga kerja, tanah, dan kekuasaan, yang semuanya saling terhubung dalam satu sistem global yang kompleks.

Dan pertanyaan yang tersisa tetap sama: siapa yang benar-benar diuntungkan, dan siapa yang terus membayar harganya? **

Dibaca: 22