Ia menjelaskan, proses menuju lahirnya regulasi tersebut telah dimulai sejak 2021 melalui FJD dengan melibatkan berbagai elemen lintas agama, FKUB, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi.

Dari proses tersebut, muncul kesepahaman penguatan toleransi membutuhkan regulasi, ruang dialog, evaluasi kebijakan, serta kegiatan perjumpaan masyarakat secara berkelanjutan.

Yamin juga memaparkan empat jalur utama yang dikembangkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membangun toleransi, yakni ruang perjumpaan, pendidikan, pelayanan yang adil, dan kolaborasi.

Ruang perjumpaan diperlukan agar masyarakat dapat saling mengenal, berkomunikasi, dan membangun pemahaman di tengah perbedaan. Pendidikan menjadi sarana menanamkan nilai toleransi sejak dini kepada generasi muda.

Sementara itu, pelayanan yang adil memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak dan pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.

Adapun kolaborasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan komunitas lintas budaya.

Di tengah perkembangan era digital, Yamin turut berbagi pengalaman pentingnya kewaspadaan terhadap tantangan toleransi di media sosial.

Menurutnya, masyarakat harus mampu memahami informasi dan menggunakan media sosial secara bijak agar tidak menjadi ruang penyebaran prasangka, kebencian, maupun konflik.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin terus melaksanakan kegiatan lintas agama melalui FJD bersama berbagai elemen masyarakat di bawah koordinasi FKUB.

Yamin menegaskan toleransi bukan hanya tugas satu kota atau satu daerah, melainkan agenda kebangsaan yang harus diperjuangkan bersama.

Karena itu, ia memandang penting pembentukan dan penguatan jejaring toleransi di Indonesia. Melalui jejaring tersebut, pemerintah daerah dapat saling berbagi pengalaman, bertukar praktik baik, serta belajar dari kebijakan yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.

Selain itu, pihaknya mendorong penguatan kelurahan atau kampung toleransi, pendidikan, kepemudaan, lintas budaya, ruang publik yang inklusif, serta pelayanan publik yang setara.

Ia juga menilai perlu adanya indikator yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan setiap program toleransi agar pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap dengan konferensi ini tidak berhenti pada pertemuan dan diskusi, tetapi dapat melahirkan kerja sama konkret antardaerah, seperti misalnya Banjarmasin dengan Mimika. Apa yang bisa dikolaborasikan nantinya ke depan,” harapnya.

Melalui forum KKT II Nasional tersebut, Yamin berharap pengalaman Kota Banjarmasin dalam membangun toleransi melalui regulasi, dialog, dan kolaborasi dapat menjadi bahan pembelajaran bersama bagi daerah lain, sekaligus membuka peluang kerja sama untuk merawat keberagaman dan memperkuat persaudaraan di Indonesia. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.