Timika,papuaglobalnews.com – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, S.Far., Apt., M.M., menegaskan toleransi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kemajuan daerah. Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat serta kemampuan pemerintah menjaga kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Yamin dalam materi pleno II dengan tema Kebasan Beragama Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah di salah satu hotel di Timika, Senin 16 November 2026.

Ia mengatakan pembangunan jalan, jembatan, gedung dan berbagai fasilitas publik, namun seluruh pembangunan itu tidak akan memberikan makna yang utuh apabila masyarakat masih hidup dalam prasangka, diskriminasi dan konflik.

Karena itu, ia meyakini pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pembangunan kepercayaan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk merasa aman, sehingga toleransi harus diwujudkan melalui kebijakan publik maupun perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sekitar 98 kilometer persegi, terdiri atas lima kecamatan dan 52 kelurahan, dengan jumlah penduduk hampir 700.000 jiwa.

Meski memiliki wilayah relatif kecil, Banjarmasin menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Bahkan, sebagian warganya tinggal di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Banjarmasin.

Ia memaparkan, dalam menjaga kehidupan masyarakat yang beragam, Pemerintah Kota Banjarmasin mengangkat nilai-nilai lokal melalui tema 500 tahun Kota Banjarmasin, yakni “Kami Kawal Gawis Sabumi”.

Menurutnya, nilai tersebut mengandung semangat kerja sama dan gotong royong.

Ia menyadari sebuah pekerjaan besar tidak mungkin diselesaikan sendiri, melainkan membutuhkan kebersamaan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Nilai kebersamaan tersebut terus dihidupkan dalam pembangunan kota, termasuk untuk menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Yamin menyebutkan, masyarakat Banjarmasin terdiri atas pemeluk enam agama dan berbagai suku. Pemerintah daerah tidak membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang agama, baik mayoritas maupun minoritas. Seluruh warga memiliki kedudukan yang sama dan setara.

Keberagaman tersebut juga difasilitasi melalui forum-forum kebersamaan yang menjadi wadah bagi berbagai suku dan agama untuk berpartisipasi dalam menjaga persatuan.

Lebih lanjut, Yamin menerangkan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga kerukunan adalah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus memiliki landasan hukum yang kuat agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Perda tersebut menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, dan para penggiat lintas agama.

Ia menjelaskan, proses menuju lahirnya regulasi tersebut telah dimulai sejak 2021 melalui FJD dengan melibatkan berbagai elemen lintas agama, FKUB, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi.

Dari proses tersebut, muncul kesepahaman penguatan toleransi membutuhkan regulasi, ruang dialog, evaluasi kebijakan, serta kegiatan perjumpaan masyarakat secara berkelanjutan.

Yamin juga memaparkan empat jalur utama yang dikembangkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membangun toleransi, yakni ruang perjumpaan, pendidikan, pelayanan yang adil, dan kolaborasi.

Ruang perjumpaan diperlukan agar masyarakat dapat saling mengenal, berkomunikasi, dan membangun pemahaman di tengah perbedaan. Pendidikan menjadi sarana menanamkan nilai toleransi sejak dini kepada generasi muda.

Sementara itu, pelayanan yang adil memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak dan pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.

Adapun kolaborasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan komunitas lintas budaya.

Di tengah perkembangan era digital, Yamin turut berbagi pengalaman pentingnya kewaspadaan terhadap tantangan toleransi di media sosial.

Menurutnya, masyarakat harus mampu memahami informasi dan menggunakan media sosial secara bijak agar tidak menjadi ruang penyebaran prasangka, kebencian, maupun konflik.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin terus melaksanakan kegiatan lintas agama melalui FJD bersama berbagai elemen masyarakat di bawah koordinasi FKUB.

Yamin menegaskan toleransi bukan hanya tugas satu kota atau satu daerah, melainkan agenda kebangsaan yang harus diperjuangkan bersama.

Karena itu, ia memandang penting pembentukan dan penguatan jejaring toleransi di Indonesia. Melalui jejaring tersebut, pemerintah daerah dapat saling berbagi pengalaman, bertukar praktik baik, serta belajar dari kebijakan yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.

Selain itu, pihaknya mendorong penguatan kelurahan atau kampung toleransi, pendidikan, kepemudaan, lintas budaya, ruang publik yang inklusif, serta pelayanan publik yang setara.

Ia juga menilai perlu adanya indikator yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan setiap program toleransi agar pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap dengan konferensi ini tidak berhenti pada pertemuan dan diskusi, tetapi dapat melahirkan kerja sama konkret antardaerah, seperti misalnya Banjarmasin dengan Mimika. Apa yang bisa dikolaborasikan nantinya ke depan,” harapnya.

Melalui forum KKT II Nasional tersebut, Yamin berharap pengalaman Kota Banjarmasin dalam membangun toleransi melalui regulasi, dialog, dan kolaborasi dapat menjadi bahan pembelajaran bersama bagi daerah lain, sekaligus membuka peluang kerja sama untuk merawat keberagaman dan memperkuat persaudaraan di Indonesia. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.