Unjuk Rasa Tolak Program Transmigrasi di Manokwari, Mahasiswa dan Warga Turun ke Jalan

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 menunjukkan, daerah dengan kawasan transmigrasi memiliki indeks tertinggi, secara berturut-turut Kota Jayapura, Timika, Biak, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Nabire berada di urutan pertama pada IPM 2023, ditambah Kota Sorong dan Manokwari,” papar Yulianus.

Dia juga merujuk pada hasil sensus BPS tahun 1971 dan 2000, yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk asli Papua lebih rendah dibandingkan penduduk non-Papua setiap tahunnya.

Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor, yang menemui langsung massa aksi, menegaskan, tiga dari lima fraksi di DPRD Papua Barat telah menyatakan penolakan terhadap program transmigrasi.

“Tanpa demo, kami di DPRD sudah menyatakan penolakan dari tiga fraksi,” kata Wonggor di hadapan massa.

Meski demikian, Wonggor berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan dalam rapat internal dewan yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Kami akan menindaklanjuti sesuai mekanisme internal dan akan melaporkan ke pimpinan DPRD di Pusat,” ujar dia.

Usai menemui pengunjuk rasa, Orgenes menekankan penolakan terhadap program transmigrasi yang digagas oleh Pemerintahan Prabowo harus dilakukan sejak awal. Meskipun, saat ini belum ada gambaran mengenai jumlah transmigran yang akan dikirim ke Papua Barat.

“Itu rencana pusat, memang masih dalam tahap rencana, tetapi sudah pasti akan dilaksanakan,” kata dia.

“Jadi, mahasiswa menyampaikan aspirasi untuk menolak transmigrasi di Papua Barat dan Tanah Papua,” tegas Orgenes.

Ia juga mengakui, ada dampak positif dari program transmigrasi, namun berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, penolakan terhadap program tersebut tetap harus dilakukan.

Aksi massa yang dilakukan oleh kelompok solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua ini dikawal oleh puluhan aparat Dalmas dari Kepolisian Resort Kota Manokwari, serta dibantu oleh Brimob dan Anggota TNI.