TPNPB Kodap III Ndungama Derakma Terima Ultimatum LEMASA untuk Bebaskan 9 Perempuan Jila dalam 1×24 Jam
Timika,papuaglobalnews.com – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyampaikan bahwa TPNPB Kodap III Ndungama Derakma menerima ultimatum dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) terkait keberadaan sembilan perempuan yang disandera di Distrik Jila, Kabupaten Mimika.
Informasi tersebut disampaikan melalui Siaran Pers ke III Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Seruan Rimba Raya nomor: 80.010/S.PANG/MB.TPN/VIII/EX/2026 pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Dalam siaran pers itu disebutkan, ultimatum LEMASA ditujukan kepada TPNPB Kodap III Ndungama Derakma di bawah pimpinan Brigjen Egianus Kogeya.
“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima informasi bahwa Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme menyampaikan ultimatum kepada TPNPB Kodap III Ndungama Derakma di bawah pimpinan Brigjen Egianus Kogeya terkait pengamanan terhadap 9 perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika,” demikian isi siaran pers tersebut.
Dalam ultimatum itu, lembaga masyarakat adat meminta agar seluruh perempuan yang masih berada dalam penguasaan TPNPB segera dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga serta masyarakat dalam waktu 1×24 jam.
Menurut siaran pers tersebut, ultimatum disampaikan sebagai bentuk sikap masyarakat adat untuk mencegah jatuhnya korban dari kalangan perempuan dan masyarakat sipil serta menghindari meluasnya konflik di wilayah Jila dan sekitarnya.
Menanggapi ultimatum tersebut, TPNPB Kodap III Ndungama Derakma menyatakan telah menerima tuntutan yang disampaikan lembaga masyarakat adat. TPNPB juga disebut akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait status sembilan perempuan tersebut melalui struktur komando.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menyampaikan bahwa setiap komunikasi yang dilakukan oleh tokoh adat, gereja maupun masyarakat mengenai keselamatan warga sipil akan diteruskan kepada pimpinan Kodap III Ndungama Derakma untuk menjadi bahan pertimbangan.
“Kondisi di Distrik Jila saat ini menjadi perhatian karena apabila tidak segera diselesaikan, persoalan penyanderaan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antara TPNPB dan masyarakat adat,” demikian pernyataan dalam siaran pers tersebut.
Dalam dokumen tersebut juga tercantum keterangan bahwa penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM serta dibubuhi tandatangan Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Goliath Tabuni.
Sementara Ketua LEMASA, Sem Bukaleng saat dikonfirmasi mengenai kebenaran ultimatum tersebut belum memberikan respons. **
