Tambang Emas di Kapiraya 100 Persen Ilegal
Selasa, 6 Januari 2026 | 10:45 WIT
“Yang berhak menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Menteri ESDM, bukan gubernur atau bupati. Dan izin pertambangan tidak bisa terbit jika belum ada penetapan WPR,” jelasnya.
Dengan demikian, kata James, seluruh aktivitas penambangan emas di Kapiraya saat ini ilegal. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, berwenang melakukan penindakan hukum apabila masih ditemukan aktivitas penambangan.
“Setahu saya, sejak kasus di Kapiraya mencuat, aktivitas penambangan sudah berhenti. Kalau masih ada yang berani menggali, polisi wajib menangkap dan memproses secara hukum karena jelas melanggar aturan,” tegasnya. **
Selain itu, Bupati juga menyoroti penyaluran bantuan ternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) yang dinilai masih berputar pada
Umat Katolik di Indonesia dan Malaysia kini dapat mendengar suara Bapa Suci dan pesan Gereja universal dalam bahasa ibu mereka sendiri. Hal ini
Menurut Yogi, proses pengusulan lahan harus melalui sistem terintegrasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah disetujui, pembangunan dapat
Selain infrastruktur, Pemkab Mimika juga menaruh perhatian besar pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah menargetkan peningkatan fasilitas
Bupati juga menyoroti potensi sektor pariwisata dan kebudayaan yang perlu dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Ia menilai,
