Tahun 2025, DLH Mimika Terapkan Pengelolaan Sampah di Iwaka Sistem Controlled Landfill
Timika,papuaglobalnews.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika Papua Tengah mulai tahun 2025 ini akan menghentikan secara bertahap pengelolaan sampah sistem open dumping dan diganti dengan metode controlled landfill atau sanitary landfill.
Mengalihkan pengolahan sampah dengan controlled landfill atau sanitary landfill berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam surat itu, KLH meminta Kemendagri perintahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengalihkan sistem pengolahan sampah dari open dumping yang selama ini lakukan dengan controlled landfill atau sanitary landfill.
Hal ini disampaikan Jeffri Deda, S.Sos,Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika kepada media, Rabu 19 Maret 2025.
Jeffri mengungkapkan, dalam surat tersebut mencantumkan sanksi bagi kabupaten atau daerah yang tidak mengindahkan pemberitahuan, maka penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otsus untuk Papua dihentikan.
Jeffri mengetahui hal tersebut ketika mengikuti sosialisasi dari Tim Ekoregion Biak, salah satu cabang Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Papua.
“Mereka sampaikan KLH sudah keluarkan surat peringatan untuk kepala daerah dua kali. Surat pertama tanggal 24 Desember 2024 lalu. Tapi karena belum ada tindaklanjut dari kepala daerah KLH kembali terbitkan surat teguran kedua pada Januari 2025 lalu,” katanya.
Khusus Papua secara umum hingga saat ini belum satupun kabupaten/kota membuat road map dalam pengelolaan sampah dari open dumping dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill.
Dengan adanya peraturan ini, Jeffri akan mengusulkan kepada Bupati Mimika terpilih setelah dilantik untuk menerapkan mote tersebut di TPA Iwaka.
Penerapan controlled landfill semua sampah ditimbun menggunakan pasir setelah bagian bawahnya dipasang dengan pipa pembuangan limbah cair ke dalam kolam penampung.
Menerapkan metode baru ini membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar. Apalagi saat ini pos anggaran untuk penimbunan maupun pembuatan kolam penampung limbahnya belum ada.
