Kalimat itu tidak lahir dari ruang rapat.

Ia lahir dari sejarah panjang dikesampingkan.

Raymundus Kelanangame mengingatkan satu hal penting. Tahun 1996. Timika pernah terbakar.

Bukan karena rakyat tiba-tiba marah. Tapi karena kemarahan disimpan lama.

Api tidak datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh rasa tidak dianggap.

Baca Juga:
Bupati John Soroti Tumpang Tindih Program dan Peserta Sosialisasi “Wajah yang Sama”
Kabar Suka Cita! Umat Katolik di Indonesia Kini Dapat Mendengar Suara Bapa Suci dan Pesan Gereja Universal dalam Bahasa Ibu
2027, Kemenkop dan UMKM Bangun Tujuh Koperasi Merah Putih di Timika

Para pemikir demokrasi sering mengingatkan: konflik kepentingan itu bukan soal melanggar hukum atau tidak. Ia soal etika kekuasaan.

Rocky Gerung menyebutnya sederhana: kekuasaan tanpa oposisi moral akan mabuk.

ICW mengingatkan: nepotisme merusak akuntabilitas, bahkan sebelum uang diselewengkan.

TPDI berkali-kali menegaskan: negara hukum mati pelan-pelan ketika etika dikalahkan prosedur.

Undang-undang Anti korupsi kita sebenarnya sudah cukup tegas. Penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan keluarga adalah pintu awal kerusakan. Tidak selalu pidana. Tapi hampir selalu politik.

Masalah Mimika bukan soal satu jabatan. Perombakan jabatan. Bukan. Ini soal pesan.

Pesan bahwa orang asli cukup jadi latar.

Pesan bahwa tanah bisa adat, tapi kursi tetap pendatang.

Pesan bahwa sejarah boleh panjang, asal keputusan cepat.

Kembali ke Caligula. Apa rancangannya untuk Anciatus?

Romawi tidak runtuh karena kuda jadi pejabat.

Romawi runtuh karena publik berhenti percaya pada makna jabatan.

Dan kepercayaan, sekali runtuh, tidak bisa diperbaiki dengan SK.

Karena jabatan bisa saja sah.

Tapi keadilan – kalau sudah pergi – biasanya tidak pamit. **

Dibaca: 101