Oleh : Laurens Minipko

BIROKRASI merupkan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama ini, pengisian jabatan pratama di banyak daerah masih kental dengan praktik patronase, yakni penunjukkan langsung oleh kepala daerah. Kondisi tersebut melahirkan birokrasi yang kurang profesional, rawan intervensi politik, dan tidak sepenuhnya melayani masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, penerapan mekanisme seleksi jabatan pratama oleh Bupati (seleksi sedang berlangsung) merupakan langkah penting. Hal ini patut diapresiasi karena membawa bobot regulatif, sosial, politik, dan filosofis bagi pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

 Landasan Regulasi

Penerapan seleksi jabatan pratama sejalan dengan:

Baca Juga:
Ribuan Umat Katolik di Timika Rayakan Malam Natal, RP. Gabriel: Natal Kesempatan Perbaiki Relasi yang Retak
MUI Mimika Terbitkan Tausiah Sambut Nataru 2026: Jaga Toleransi dan Kedamaian di Tanah “Mimika Rumah Kita Bersama”
Makin Semarak Kampung Nawaripi Menyambut Nataru
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan prinsip meritokrasi dan profesionalisme.
  • PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, yang mengatur mekanisme seleksi terbuka.
  • Peraturan Komisi ASN, yang mendukung tata kelola rekrutmen jabatan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, langkah ini bukan hanya inisiatif lokal, tetapi juga implementasi regulasi nasional.

Dibaca: 106