“Dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 yang akan kita bahas ini harus diposisikan sebagai instrumen vital untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah disepakati. Kita tidak hanya membahas angka-angka, melainkan membahas harapan, kebutuhan, dan masa depan masyarakat Kabupaten Mimika,” jelasnya.

Primus juga menggarisbawahi empat hal prioritas yang perlu diakomodir dalam pembahasan RAPBD Mimika 2026 diantaranya:

  1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar. Memastikan alokasi yang memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang masih sulit untuk diakses.
  2. Pemberdayaan ekonomi lokal. Mendorong melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dukungan kepada UMKM dan sektor unggulan daerah, serta menciptakan lapangan kerja.
  3. Infrastruktur yang berkeadilan. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang mampu menghubungkan antar distrik dan kampung, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga Mimika.
  4. Tata kelola pemerintahan yang bersih. Memastikan anggaran disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Kami berharap, proses pembahasan RAPBD tahun 2026 dapat berlangsung secara kritis, konstruktif, dan kolaboratif. Kita harus mencermati setiap pos anggaran dengan teliti, memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap adanya keterbukaan data dan informasi yang diperlukan oleh dewan selama proses pembahasan berlangsung.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang musyawarah yang sesungguhnya untuk menghasilkan APBD yang pro rakyat,” harapnya.

Sementara kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, ia mengajak tunjukan profesionalisme dan komitmen sebagai wakil rakyat dengan tetap menjaga semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat, demi mewujudkan anggaran pendapatan dan belanjadaerah yang aspiratif dan realistis.