RAPBD Mimika 2026 Mulai Dibahas: Ketua DPRK Mimika Garisbawahi Empat Hal Prioritas Perlu Diperhatikan Eksekutif dan Legislatif
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika mulai melaksanakan Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRK Mimika tentang pembukaan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika tahun 2026 di ruang sidang utama DPRK Mimika, Selasa 25 November 2025.
Pada kesempatan itu, Bupati Johannes Rettob didampingi Emanuel Kemong, Wakil Bupati Mimika menyerahkan secara simbolis dokumen RAPBD tahun 2026 untuk dibahas kepada Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Mimika didampingi Wakil Ketua I Asri Akhas dan Wakil Ketua III, Ester Tsenawatme. Sedangkan Wakil Ketua II, Karel Gwijangge tidak hadir.
Rapat ini semula diagendakan pukul 10.00 WIT namun molor hingga 12.55 WIT baru dimulai. Molornya rapat paripurna tersebut menyusul pada pukul 11.08 WIT massa masyarakat Suku Kamoro yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) Wee datang melakukan aksi demo damai penyampaian aspirasi mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK segera menyelesaikan persoalan tapal batas antara Mimika dengan Kabupaten Dogiay, Deiyai di Kapiraya yang kini sudah terjadi saling serang dan jatuh korban.
Hadir dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang III selain 34 anggota DPRK dari 43 orang, pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.
Sekwan DPRK Mimika Gat Tebay sebelum rapat melaporkan dalam sidang tersebut dari 43 anggota DPRK Mimika yang hadir 35 orang, sementara 9 orang lainnya tidak hadir.
Primus Natikaperayau, Ketua DPRK Mimka dalam sambutan mengungkapkan rapat paripurna pembahasan RAPBD Mimika tahun 2026 merupakan agenda konstitusional yang sangat penting. Ini adalah wujud nyata dari pelaksanaan fungsi utama dewan, yaitu fungsi anggaran, yang melibatkan DPRK dalam proses penentuan arah pembangunan dan alokasi sumber daya daerah untuk satu tahun ke depan.
“Dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 yang akan kita bahas ini harus diposisikan sebagai instrumen vital untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah disepakati. Kita tidak hanya membahas angka-angka, melainkan membahas harapan, kebutuhan, dan masa depan masyarakat Kabupaten Mimika,” jelasnya.
Primus juga menggarisbawahi empat hal prioritas yang perlu diakomodir dalam pembahasan RAPBD Mimika 2026 diantaranya:
- Peningkatan kualitas pelayanan dasar. Memastikan alokasi yang memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang masih sulit untuk diakses.
- Pemberdayaan ekonomi lokal. Mendorong melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dukungan kepada UMKM dan sektor unggulan daerah, serta menciptakan lapangan kerja.
- Infrastruktur yang berkeadilan. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang mampu menghubungkan antar distrik dan kampung, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga Mimika.
- Tata kelola pemerintahan yang bersih. Memastikan anggaran disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami berharap, proses pembahasan RAPBD tahun 2026 dapat berlangsung secara kritis, konstruktif, dan kolaboratif. Kita harus mencermati setiap pos anggaran dengan teliti, memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap adanya keterbukaan data dan informasi yang diperlukan oleh dewan selama proses pembahasan berlangsung.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang musyawarah yang sesungguhnya untuk menghasilkan APBD yang pro rakyat,” harapnya.
Sementara kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, ia mengajak tunjukan profesionalisme dan komitmen sebagai wakil rakyat dengan tetap menjaga semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat, demi mewujudkan anggaran pendapatan dan belanjadaerah yang aspiratif dan realistis.
