Oleh : Laurens Minipko

DPRP Papua Tengah baru saja melakukan penandatangan MoU dengan lima lembaga publik yang terkait kajian Raperdasi dan Raperdasus untuk Provinsi Papua Tengah (Nabire, 4 Agustus 2025). Peristiwa ini penting karena proses perumusan yang sedang berlangsung dan produk hukum yang akan dihasilkan mengandung:

1. Unsur representasi suara OAP (mama-mama pasar, pemuda, tokoh adat, peramu di hutan dan pantai, dan berbagai bidang kerja formal dan informal yang dikerjakan oleh OAP di wilayah Papua Tengah, atau yang berasal dari wilayah tersebut).

2. Legitimasi sosial, sebuah Raperdasi/Raperdasus yang disusun dengan partisipasi publik akan lebih mudah diterima dan dipatuhi.

3. Ruang partisipasi kritis, publik dapat membongkar potensi bias kepentingan dalam rumusan hukum.

Baca Juga:
Kabar Gembira Bagi Klinik Swasta! Perkuat Layanan Eliminasi Malaria, Tahun Ini Pemerintah Salurkan Obat Malaria untuk Semua Klinik
Pendulang Merambah Tanggul Barat, LEMASKO Desak Freeport-Pemkab Mimika-TNI/Polri Bentuk Tim Pencegahan Konflik
GKII di Tanah Papua Genap Usia 98 Tahun, Jemaat GKII Daerah Timika Kota Rayakan Ibadah Syukur

4. Dan kontrol kuasa, publik bisa menekan agar substansi hukum benar-benar berpihak pada orang asli Papua, sesuai semangat Otsus.

Perumusan naskah akademik serta penyusunan Raperdasi (Rancangan Perturan Daerah Provinsi Khusus) dan Raperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) di Provinsi Papua Tengah bukanlah sekadar proses administratif dan hukum. Ia adalah tindakan politis-moral yang memerlukan landasan etis, keadilan sosial, dan refleksi filosofis.

Dalam konteks Papua Tengah, setiap produk hukum harus berakar pada nilai-nilai luhur orang asli Papua, sekaligus menjawab dinamika sosial, ekonomi, politik, ekologi dan HAM yang ada.

Tulisan ini dibangun diatas empat bingkai fondasi tersebut.

Prinsip Moral Etis

a. Pengakuan dan Penghormatan martabat manusia:

• Hukum harus menempatkan manusia Papua sebagai individu dan komunitas pada posisi utama.

• Prinsip ini mengacu pada sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Etika Relasional Komunitas Papua

• Etika di Papua tidak hanya individual, melainkan komunal: hubungan manusia dengan tanah, leluhur, dan sesama.

• Prinsip “hidup baik bersama harus menjadi roh Raperdasi/Raperdasus.

c. Integritas dan Antikorupsi

• Moralitas penyusunan hukum mengandaikan proses yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan transaksional.

Prinsip Keadilan Sosial

a. Keadilan Distributif (Distributive Justice)

• Merujuk pada gagasan John Rawls, keadilan berarti distibusi sumber daya secara adil.

• Dalam konteks Papua Tengah, ini mencakup distribusi hasil tambang, dana otonomi khusus, dan akses pendidikan dan kesehatan.

b. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

• Mengingat sejarah luka Papua, hukum harus memulihkan relasi antara negara dan masyarakat adat.

• Raperdasi/Raperdasus perlu mengadopsi mekanisme rekonsiliasi, mediasi adat, dan penyelesaian konflik berbasis budaya lokal.

c. Keadilan Ekologis

• Keadilan harus mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan hutan, serta menjaga keberlanjutan alam dan tanah ulayat.

• Prinsip ini penting karena eksploitasi sumber daya dan konflik agraria di Papua sering merugikan masyarakat adat.

Landasan Filosofis

a. Pancasila dan UUD 1945

• Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pijakan utama.

• Pasal 18 B UUD 1945: pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

b. Filosofi Hidup Orang Papua

• Tanah adalah mama: tanah bukan komoditas semata, melainkan sumber hidup dan identitas.

• Filosofi ini menegaskan hukum harus mengutamakan perlindungan hak ulayat.

c. Hermeneutika Keadilan

• Menafsirkan hukum tidak sekadar teks, melainkan juga konteks.

• Raperdasi/Raperdasus harus lahir dari tafsir yang berpihak pada suara yang sering dibungkam: mama-mama Papua, orang gunung, orang pantai, nelayan pesisir, dan generasi muda.

Implikasi Praktis bagi DPR Papua Tengah

1. Metodologi Partisipatif: naskah akademik disusun dengan melibatkan masyarakat adat, akademisi lokal, tokoh agama, dan kelompok perempuan.

2. Uji Etik dan Moral: sebelum diajukan, setiap draf diuji dari aspek moral-etik: apakah adil, transparan, dan manusiawi.

3. Audit Sosial dan Lingkungan: Raperdasi/Raperdasus harus memuat analisis dampak sosial dan ekologis.

4. Bahasa yang membumi: Bahasa hukum menggunakan bahasa sederhana, jelas, dan bisa dipahami oleh masyarakat kampung, bukan hanya kalangan birokrat.

Pengkajian dn perumusan Raperdasi serta Raperdasus di Papua Tengah tidak boleh terjebak pada formalisme hukum semata. Ia harus dipandu oleh prinsip moral-etis, keadilan sosial, dan refleksi filosofis yang menghormati martabat manusia, melindungi tanah leluhur, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, setiap produk hukum yang lahir akan benar-benar menjadi alat emansipasi, bukan instrumen administrasi yang mengulang. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)

Dibaca: 99