Peringati Hari Ham Se-Dunia 2025: DAW Meepago Ingatkan Pentingnya Perlindungan Hak Dasar Masyarakat Adat

Timika,papuaglobalnews.com – Dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se Dunia tahun 2025, Dewan Adat Wilayah Meepago menegaskan pentingnya Perlindungan Hak Dasar Masyarakat Adat.

Demikian disampaikan Okto M. Pekei, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago dalam press release kepada redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 10 Desember 2025.

Okto menjelaskan, menjelang Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2025 ini, Masyarakat Adat Wilayah Meepago menyelenggarakan diskusi publik untuk membahas salah satu persoalan yang sedang relevan yaitu Tambang Rakyat. Mengapa demikian? Selain alasan bahwa mayoritas masyarakat adat belum tahu apa itu tambang takyat, penting juga dijelaskan untung dan rugi dari tambang rakyat tersebut. Apalagi PERDASI tentang tambang rakyat telah dibahas dan ditetapkan oleh DPR Provinsi Papua Tengah sehingga tentu akan terkait erat dengan tanah adat yang dimiliki.

Diskusi publik bertema “Tambang Rakyat: Berkat atau Petaka” yang diselenggarakan selama dua hari di Aula Gereja Katolik Paroki Bukit Meriam Nabire tersebut diselenggarakan dengan tujuan memberi pendidikan kepada publik terutama masyarakat, selaku pihak yang bersasaran dari tambang rakyat.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Tahun 2025 ini, Dewan Adat Wilayah Meepago menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama: Atas nama Masyarakat Adat Wilayah Meepago menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi semua pihak untuk menyelenggarakan diskusi publik tentang tambang rakyat, telah berjalan lancar selama dua hari. Juga terima kasih kepada para narasumber yakni Dewan Adat Papua, Pj. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, Anggota DPR dan Anggota MPR Provinsi Papua Tengah, Akademisi, Tokoh Agama, Direktur WALHI Papua dan Praktisi Hukum yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan membagikan pengetahuan kepada peserta maupun kepada publik mengenai tambang rakyat.

Kedua: Hasil diskusi publik tentang tambang rakyat selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kordinasi Pimpinan Dewan Adat Wilayah Mepago menyongsong persiapan pelaksanaan pleno dan Konferensi Masyarakat Adat Wilayah Meepago yang akan melibatkan Masyarakat Adat di Wilayah Meepago untuk membahas beberapa persoalan mendasar yang sedang dialami oleh Masyarakat Adat di wilayah Meepago.

Ketiga: Masyarakat Adat Wilayah Meepago sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan yaitu konflik bersenjata, konflik Sumber Daya Alam, konflik tapal batas tanah, penyebaran HIV-AIDS yang makin meningkat secara drastik, meningkatnya kasus kematian yang tak terbendung.

Situasi ini menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasi demi menyelamatkan masyarakat adat yang secara kuantitas makin berkurang.

Oleh karena itu, Dewan Adat Wilayah Meepago menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah kabupaten perlu memastikan jaminan keamanan, jaminan kesehatan, jaminan ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat yang mengungsi di beberapa daerah untuk memenuhi hak-hak dasar sebagai warga masyarakat yang perlu dilindungi.
2. Aparat keamanan harus mengedepankan pendekatan persuasif di beberapa daerah konflik bersenjata agar tidak terjadi korban warga sipil yang tidak terkait erat dengan konflik bersenjata yang masih berkepanjangan.
3. Setiap warga masyarakat adat di Wilayah Meepago diharapkan perlu menjaga dan melindungi diri dari situasi ancaman nyawa yang makin tak terkendali.
4. Negara diharapkan mengambil langkah lebih daripada memperpanjang konflik bersenjata melalui upaya-upaya penyelesaian konflik kekerasan. Pendekatan keamanan tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membiarkan konflik terus berlanjut bahkan menjadi ancaman hidup masyarakat. **