Perang Kwamki Narama! Kubu Newengalem Sepakat Berdamai, Bupati John Rettob: Jumat Pemerintah Fasilitasi Pertemuan Kedua Kubu
Timika,papuaglobalnews.com – Kubu Newengalem menyatakan kesepakatan untuk berdamai dan mengakhiri konflik berdarah yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Konflik yang berlangsung selama hampir tiga bulan sejak Oktober hingga Desember 2025 tersebut telah menelan 11 korban jiwa tak berdosa.
Kesepakatan damai ini dicapai setelah pertemuan tertutup yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Pemerintah Kabupaten Puncak. Pertemuan berlangsung di Pendopo Rumah Negara, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Rabu 7 Januari 2026.
Awalnya, pertemuan digelar secara terbuka sejak pukul 16.00 WIT. Namun di tengah jalannya rapat, pihak keluarga besar Newengalem meminta agar pertemuan dilanjutkan secara tertutup dengan alasan terdapat hal-hal sensitif yang tidak boleh diketahui publik. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, dan rapat dilanjutkan kembali setelah jeda hampir satu jam hingga pukul 18.30 WIT.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal, Penjabat Sekda Kabupaten Puncak Nenu Tabuni, anggota DPRK Mimika, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Usai pertemuan, Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan bahwa agenda rapat bertujuan untuk mendengar secara langsung isi hati dan aspirasi keluarga besar Newengalem, khususnya keluarga korban dalam konflik tersebut.
“Dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa ada itikad baik dari keluarga besar Newengalem untuk berdamai. Dengan adanya niat baik ini, satu langkah lagi akan kita tempuh, yaitu mempertemukan kedua kubu yang direncanakan pada Jumat, 9 Januari 2026,” ujar John.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pada Selasa malam 6 Januari 2026, pemerintah juga telah menggelar pertemuan dengan keluarga besar Dang di lokasi yang sama. Dalam pertemuan tersebut, kubu Dang juga menyatakan kesiapan untuk berdamai.
“Jadi hari Jumat nanti kami akan mempertemukan kedua pihak. Setelah itu, diharapkan dapat dilanjutkan dengan prosesi adat belah kayu sebagai tanda berakhirnya konflik,” jelasnya.
John juga menyampaikan aspirasi keluarga Newengalem yang mengeluhkan banyaknya aparat keamanan di lokasi konflik sehingga menyulitkan mereka untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga.
“Mereka meminta kelonggaran agar bisa bertemu dengan keluarga untuk menghadiri pertemuan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikannya kepada aparat keamanan,” tambahnya.
Mantan Kepala Dinas Perhungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) Mimika ini menegaskan bahwa keterbukaan hati kedua pihak menjadi sinyal kuat menuju perdamaian. Meski demikian, masih dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan seluruh keluarga yang saat ini terpencar guna menentukan waktu pelaksanaan prosesi adat belah kayu.
“Dalam pertemuan ini tidak ada permintaan apa pun dari pihak Newengalem. Mereka menyadari bahwa ini merupakan perang adat. Tugas pemerintah hanya memfasilitasi perdamaian, sementara urusan adat dan denda menjadi tanggung jawab masing-masing pihak,” tegas John.
Sementara Geradus Wamang, Kepala Suku Damal di Kwamki Narama yang mewakili keluarga besar Newengalem, secara terbuka menyampaikan kesiapan mereka untuk berdamai, sekaligus menerima korban terakhir atas nama Jori Murib untuk diisi dalam noken yang semula sebelum dibakar ditolak oleh kedua kubu. Sehingga proses kremasi diserahkan kepada pemerintah dan tokoh agama.
“Kami tidak ingin ada lagi korban. Kedua kubu ini bukan orang lain, tetapi masih memiliki hubungan kekeluargaan. Karena itu kami datang dan berbicara dengan pemerintah untuk mencari jalan damai,” ungkap Geradus.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Wakil Bupati Puncak, serta Pj. Sekda Puncak yang telah memfasilitasi pertemuan dan membuka ruang dialog bersama tokoh masyarakat, tokoh intelektual, dan tokoh agama dari Kwamki Narama.
Geradus berharap konflik serupa tidak kembali terulang dan meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak bekerja sama mempercepat proses adat perdamaian.
Ia menegaskan posisinya netral dan tidak memihak salah satu kubu karena keduanya masih memiliki hubungan keluarga.
“Saya berdiri di tengah-tengah dan berharap apa yang kami sampaikan didengar oleh kedua belah pihak,” ujarnya.
Pendeta Albert Tinal dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dengan adanya kesediaan kedua pihak untuk berdamai, konflik ini harus segera diakhiri demi kebaikan bersama.
Pantauan media ini, suasana usai pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan cair. Para peserta saling berjabat tangan dan tersenyum, menandakan adanya kelegaan dan harapan baru menuju perdamaian.
Sementara Nenu Tabuni, Pj. Sekda Kabupaten Puncak mengawali pertemuan itu menjelaskan, bahwa konflik di Kwamki Narama telah berlangsung hampir tiga bulan sejak Oktober-Desember 2025 dan Januari 2026 masuk bulan keempat. Banyak pihak melalui media mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik tersebut.
“Ketika perang terjadi, pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus berkoordinasi dengan Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, Kepala Distrik Kwamki Narama, serta Forkopimda Papua Tengah untuk mendamaikan kedua belah pihak,” tegas Nenu.
Ia menambahkan bahwa sesuai perintah langsung Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Bupati Mimika dan Bupati Puncak diminta segera menangani konflik tersebut secara serius.
Nenu juga menjelaskan terkait proses pembakaran jenazah Jeri Murib yang sempat menjadi polemik karena masing-masing kubu saling menolak bertanggungjawab. Karena tidak adanya kesepakatan dalam rapat pada Senin 5 Januari 2026, pemerintah akhirnya mengambil alih jenazah dari RSUD Mimika untuk proses pembakaran pada Selasa 6 Januari 2026 di Kwamki Narama, mengingat kondisi jenazah telah memasuki hari keempat. Dalam pembakaran itu rencananya 9.30 WIT namun karena terjadi penolakan oleh kubu Dang sehingga sempat terjadi molor.
“Setelah proses pembakaran, pada sorenya sekira pukul 16.00 WIT kami keluar dari Kwamki Narama melanjutkan pertemuan dengan kelompok Dang, dan mereka sepakat berdamai dengan catatan pihak Newengalem mengakui membakar jenazah Jeri Murib,” ungkap Nenu.
Ia menegaskan pertemuan ini merupakan langkah cepat pemerintah dalam mendorong perdamaian dengan tetap memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan aspirasi.
Dengan nada tegas, Nenu juga mengingatkan agar stigma negatif terhadap masyarakat Puncak sebagai pembuat kekacauan dapat dihentikan.
“Tidak mungkin orang dari luar datang untuk menyelesaikan konflik ini. Perdamaian harus lahir dari kita sendiri,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa konflik ini terjadi di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga seluruh pengamanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Kita berharap semua konflik dihentikan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Jika masih terjadi perang, maka persoalan ini akan berujung pada proses hukum,” tegas John. **














