Perang di Kwamki Belum Berakhir, Tokoh Masyarakat Desak Kepolisian Tangkap Waimum
Timika,papuaglobalnews.com – Perang bermula dari masalah selingkuh yang pecah di wilayah Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu oleh masyarakat ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kabupaten luar kini belum berakhir, meskipun sudah dilakukan upaya damai patah panah oleh Kapolda Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu.
Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Mimika terutama masalah perang di Kwamki, Sem Wandagau, Ketua Lemasa mendesak pemerintah dan aparat kepolisian untuk menegakan hukum positif dengan menangkap para pelaku termasuk waimum (kepala perang) untuk diproses hukum.
Sem menyampaikan hal ini dalam Rapat Pelaksanaan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) berlangsung di salah satu hotel di Timika, Jumat 28 November 2025.
Dalam rapat kordinasi ini dengan narasumber Pj. Sekda Mimika Abraham Y. Kateyau, Kasdim 1710 Mimika Mayor Inf. Munir, Kompol Junan, Wakapolres Mimika, perwakilan Kejaksaan Negeri Mimika dan Pengadilan Negeri Mimika.
Sem meyakini dengan menangkap para pelaku termasuk waimum dapat menurunkan tensi saling serang kedua belah pihak.
Sem menyampaikan hal ini berangkat dari pengalaman dirinya sendiri ketika terjadi konflik perang di Jayanti beberapa tahun lalu. Ketika dirinya sebagai kepala perang ditangkap oleh polisi situasi perlahan-lahan tensinya turun dan berhenti hingga saat ini.
“Tangkap kepala perang supaya tensi perang bisa turun dan Timika aman. Kalau tidak mau selesaikan masalah, biar pemerintah turun uang triliunan rupiah masalah makin lama,” ujar Sem.
Sem mengungkapkan sekarang di Kwamki Narama sudah tidak ada lagi orang besar untuk mengakhiri persoalan.
“Kalau orang besar ada pasti cepat aman,” tuturnya.
Ia menyayangkan dalam situasi perang seperti itu pemerintah memberikan bantuan uang 100 juta sama dengan mendukung untuk membeli panah dan busur.
Selain menganjurkan terapkan hukum positif, Sem juga mengingatkan kepada pemerintah untuk hetikan kebiayaan memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang lagi berperang sebab bukan menjadi jaminan untuk berakhir justru akan memperpanjang masalah.
Sem juga mengharapkan kepada semua pihak terutama aparat keamanan dan pemerintah setelah rapat jangan menunggu lama atau menunda besok dan lusa tetapi secepatnya bergerak bertindak.
Yohanis Magai, Kepala Suku Damal mengemukakan konflik yang terjadi di Kwamki Narama bukan oleh masyarakat berKTP Mimika tetapi berKTP Kabupaten Puncak. Mereka yang datang tinggal sementara membuat perang sehinigga berdampak terhadap situasi Kamtimbas di Timika.
Ia berharap pemerintah yang mempunyai kewenangan harus kengambil sikap tegas dengan mengembalikan kepada daerahnya.
Sebagai orang Damal, Yohanis menjadi malu dengan kejadian seperti ini.
Ia mendesak aparat kepolisian segera melaksanakan proses hukum positif tanpa harus menyerahkan penyelesaian secara adat.
“Kasian juga kepada TNI-Polri bisa jadi korban. Mari kita sama-sama menjaga daerah ini agar tetap aman dan damai,” harapnya.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau mengemukakan, kondisi Kota Timika untuk saat ini kondusif meskipun di Distrik kwamki Narama dan Mimika Barat Tengah lagi bergejolak.
“Kita perlu pikir bersama. Kedua wilayah ini konflik dengan persoalan berbeda. Di Kwamki masalah keluarga dan Kapiraya masalah tapal batas,” jelasnya.
Primus menganjurkan kepada pihak keamanan lakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait agar tidak meluas dan dihentikan.
Primus juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri siapa aktor yang mendroping logistik untuk kebutuhan masyarakat yang sedang perang.
Selain itu, ia mengajak semua pihak dapat menciptakan suasana damai mengingat masyarakat Nasrani sebentar lagi akan rayakan Natal dan Tahun Baru bersama.
Luky Mahakena, Ketua FKDM Mimika sekaligus Humas RSUD Mimika mengemukakan pada Jumat 28 November ada tujuh orang korban terkena panah menjalani perawatan di rumahsakit.
Luky sependapat dengan Sem dan Yohanis dalam kasus perang di Kwamki Narama untuk memutus mata rantai konflik berkepenjangan perlu penertiban logistik dan penegakan hukum.
“Tangkap waimum untuk diproses hukum. Karena masalah perang ini telah menghabiskan anggaran Otsus sangat besar yang sesungguhnya pemanfaatannya untuk orang sakit buka kena perang,” ujarnya.
Kompol Junan mengemukakan masalah Kwamki Narama sudah dua orang diamankan dan polisi sedang mencari pelaku atau tokoh utamanya untuk ditangkap.
Mantan Kasat Lantas Polres Mimika ini mengungkapkan belum berakhirnya masalah di Kwamki Narama sebab kedua belah pihak belum ada itikad baik untuk berdamai meskipun dari Polda Papua Tengah dan MRP sudah turun bertemu. **

































