Pempus Diharapkan Serius Sikapi Aspirasi Pemekaran Calon DOB Aukomkor di Papua Selatan
Boven Digoel,papuaglobalnews.com – Frits Hugagi, salah satu tokoh pemuda yang mewakili Suku Awyu, Kombay, dan Korway di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, menaruh harapan besar agar Pemerintah Pusat (Pempus) lebih serius menyikapi aspirasi pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Aukomkor.
Harapan tersebut disampaikan menyusul penyerahan aspirasi masyarakat tiga suku secara tertulis melalui Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan, Frits Tobo Wakasu, pada 31 Januari 2026 lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Senin 9 Februari 2026, Frits mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat Awyu, Kombay, dan Korway. Menurutnya, Kabupaten Boven Digoel masih tergolong wilayah yang sulit dijangkau pemerintah, sehingga pelayanan publik belum berjalan maksimal.
“Kondisi geografis, topografi, serta pembangunan yang belum merata hingga ke kampung-kampung menjadi penyebab utama sulitnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Frits.
Ia menilai, jika dikaji secara akademis, wilayah tersebut sudah sangat layak untuk dimekarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan sebagaimana amanat undang-undang.
Frits menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Tantangan ini, katanya, membutuhkan inovasi dalam pola pelayanan publik agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat dan secara perlahan terlepas dari jerat kemiskinan.
“Kehadiran DOB bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, mahalnya biaya transportasi menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat. Sebagai putra daerah, Frits mengaku sangat merasakan beratnya beban hidup masyarakat Aukomkor, di mana biaya transportasi sekali perjalanan bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah.
Kondisi tersebut dialami masyarakat Suku Awyu, Kombay, dan Korway yang bermukim di sepanjang Kali Digul, Mapi Mangguno, dan Kepala Kali Ndairam Kabur. Tingginya biaya transportasi berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga wilayah tersebut masuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Atas dasar itu, Frits berharap Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi Tim Pemekaran Calon DOB Kabupaten Aukomkor untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai salah satu syarat teknis pemekaran. Menurutnya, aspirasi pemekaran DOB Aukomkor yang telah diperjuangkan sejak tahun 2011 hingga 2026 murni berasal dari keinginan masyarakat akar rumput, bukan kepentingan pemerintah maupun elit politik.
“Aspirasi pemekaran sudah kami sampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Boven Digoel sejak tahun 2012, bahkan telah dipublikasikan melalui media nasional RRI Boven Digoel. Namun hingga kini belum ada jawaban yang jelas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan Badan Formatur Pemekaran Calon DOB Kabupaten Aukomkor kemudian berganti nomenklatur menjadi Tim Pemekaran Calon Kabupaten Aukomkor pada 29 Juli 2023. Perubahan tersebut dilakukan melalui kesepakatan masyarakat tiga suku dalam pertemuan yang digelar di Aula Gereja Rehobot, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.
“Saya mewakili unsur pemuda dari ketiga suku berharap Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat memfasilitasi pertemuan langsung kami dengan pemerintah pusat, agar maksud dan tujuan pemekaran ini dapat disampaikan secara langsung demi memperoleh porsi pembangunan yang layak, seperti saudara-saudari kami di seluruh Nusantara,” pungkas Frits. **
