Pempus Diharapkan Serius Sikapi Aspirasi Pemekaran Calon DOB Aukomkor di Papua Selatan
Ia menambahkan, mahalnya biaya transportasi menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat. Sebagai putra daerah, Frits mengaku sangat merasakan beratnya beban hidup masyarakat Aukomkor, di mana biaya transportasi sekali perjalanan bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah.
Kondisi tersebut dialami masyarakat Suku Awyu, Kombay, dan Korway yang bermukim di sepanjang Kali Digul, Mapi Mangguno, dan Kepala Kali Ndairam Kabur. Tingginya biaya transportasi berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga wilayah tersebut masuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Atas dasar itu, Frits berharap Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi Tim Pemekaran Calon DOB Kabupaten Aukomkor untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai salah satu syarat teknis pemekaran. Menurutnya, aspirasi pemekaran DOB Aukomkor yang telah diperjuangkan sejak tahun 2011 hingga 2026 murni berasal dari keinginan masyarakat akar rumput, bukan kepentingan pemerintah maupun elit politik.
“Aspirasi pemekaran sudah kami sampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Boven Digoel sejak tahun 2012, bahkan telah dipublikasikan melalui media nasional RRI Boven Digoel. Namun hingga kini belum ada jawaban yang jelas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan Badan Formatur Pemekaran Calon DOB Kabupaten Aukomkor kemudian berganti nomenklatur menjadi Tim Pemekaran Calon Kabupaten Aukomkor pada 29 Juli 2023. Perubahan tersebut dilakukan melalui kesepakatan masyarakat tiga suku dalam pertemuan yang digelar di Aula Gereja Rehobot, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.
“Saya mewakili unsur pemuda dari ketiga suku berharap Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat memfasilitasi pertemuan langsung kami dengan pemerintah pusat, agar maksud dan tujuan pemekaran ini dapat disampaikan secara langsung demi memperoleh porsi pembangunan yang layak, seperti saudara-saudari kami di seluruh Nusantara,” pungkas Frits. **
