Pemerintah Didorong Siapkan Proyek Lumbung Pangan Lokal di Papua Tengah
Nabire,papuaglobalnews.com – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menyusun dan menyiapkan program proyek lumbung pangan berbasis lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di wilayah Papua Tengah.
Dorongan tersebut disampaikan John sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang beragam serta bergizi.
Menurut John, hingga kini Pemerintah Daerah masih terlihat sebatas menyatakan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun belum menunjukkan langkah konkret dalam merancang dan mengembangkan budidaya pangan lokal sebagaimana diamanatkan dalam UU Pangan.
“Padahal, pengembangan pangan lokal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian pangan sekaligus menopang perekonomian masyarakat lokal,” ujar mantan anggota DPR Papua tersebut dalam rilisnya kepada papuaglobalnews.com, Selasa 10 Februari 2026.
Ia menegaskan, Papua memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat potensial dan perlu mendapat perhatian serius, di antaranya ubi, keladi, sagu, gumbili, pokem, sayur-mayur, buah-buahan, daging babi, kepiting, udang, serta hasil perikanan lainnya.
Untuk mendukung terwujudnya lumbung pangan lokal di Papua Tengah, John menawarkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain:
- Penyiapan lahan lumbung pangan lokal
- Penyediaan alat dan teknologi pertanian modern
- Pengembangan budidaya pangan lokal
- Pembibitan, produksi, dan penanganan pascapanen
- Pemasaran hasil pangan lokal
- Pembinaan pascapanen
Sebagai bentuk dukungan nyata, John mengaku pada Selasa, 10 Februari 2026, dirinya turun langsung mengunjungi areal sawit PT Nabire Baru di wilayah Wanggar Pantai, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan rumpun sagu seluas sekitar 7 hektare yang belum dikelola secara optimal.
Dalam diskusi bersama Arfan, perwakilan PT Nabire Baru, bahwa ke depan diperlukan kolaborasi antara pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun industri kecil pengolahan pangan lokal, khususnya sagu. Industri ini diharapkan mampu mengelola rumpun sagu yang ada sekaligus menampung hasil sagu dari kampung-kampung sekitar Wanggar maupun wilayah Nabire.
“Langkah-langkah ini harus dirumuskan secara jelas dalam rencana strategis daerah agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
John menilai, keberadaan lumbung pangan lokal sangat relevan bagi Papua Tengah, terutama untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis potensi lokal seperti sagu, ubi, keladi, dan perikanan. Konsep ini, lanjutnya, tidak hanya sebatas program budidaya, tetapi harus dikembangkan menjadi ekosistem industri pangan lokal yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Ia juga menyebutkan, rumpun sagu di Wanggar memiliki posisi yang sangat strategis untuk dijadikan pilot project kemitraan antara swasta, masyarakat, dan pemerintah, khususnya dalam pengembangan industri kecil pengolahan sagu di Nabire.
“Jika program ini dirumuskan dalam Renstra Daerah, RPJMD, dan didukung kebijakan pangan lokal tingkat provinsi, maka lumbung pangan lokal dapat menjadi gerakan nyata menuju kedaulatan pangan Papua Tengah,” pungkasnya. **
