Pasal 29 PP 106: Mengawal Implementasi Janji Bupati
Memang terdapat perbedaan antara:
- Penerimaan ASN berbasis kuota
- Seleksi jabatan berbasis merit sistem
Namun dalam konteks Papua, Pasal 29 PP 106 berfungsi sebagai jembatan normatif yang mengintegrasikan keduanya.
Artinya: merit system tetap berjalan, tetapi tidak boleh meniadakan afirmasi.
Di sinilah desentralisasi asimetris bekerja, yaitu memberikan ruang bagi kekhususan Papua tanpa keluar dari sistem nasional. Di sinilah dibutuhkan kemauan politik (kesadaran keberpihakan) dari kepala daerah.
Pernyataan Bupati dan Batas-batas Diskresi Kekuasaan
Pernyataan Bupati bahwa pemerintah “terjebak” dalam warisan birokrasi masa lalu serta “menunggu tahapan dan proses” perlu dibaca secara kritis.
Dalam perspektif hukum administrasi (uji kewenangan, uji proedur, uji substansi dan uji tujuan), kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau mengabaikan pelaksanaan norma afirmasi.
Justru sebaliknya, dalam situasi transisi, kepala daerah memiliki ruang diskresi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan mandat hukum afirmasi.
Jika tidak, maka yang terjadi adalah: “kebijakan berjalan, tetapi kehilangan arah normatifnya, terutma manfaat keadilan dari mandat afirmasi.
Dengan kata lain, pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kehendak politik, keterbatasan administratif, dan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan.
Mengawal Janji: Strategi ASN Amungme–Kamoro
Pernyataan Bupati bahwa pemerintah “sedang menunggu tahapan dan proses yang akan mengakomodir ASN yang hadir” tidak boleh berhenti sebagai retorika administratif. Ia harus diposisikan sebagai komitmen publik yang dapat diuji dan dikawal.
Di sinilah peran ASN Amungme dan Kamoro menjadi krusial.
Pertama, diperlukan konsolidasi berbasis data.
ASN perlu memetakan posisi jabatan, distribusi OAP, dan jenjang karier dalam birokrasi. Tanpa data, afirmasi akan kalah oleh klaim administratif yang abstrak.
Kedua, pengawalan normatif Pasal 29 PP 106 harus dilakukan secara konsisten. Setiap mutasi, promosi, dan rotasi harus diuji berdasarkan prinsip “mengutamakan OAP”.
Ketiga, perlu dibangun forum dialog institusional berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perwakilan ASN OAP. Janji “mengakomodir” harus diterjemahkan ke dalam indikator konkret.
Keempat, ASN harus aktif dalam mengawal merit system agar berjalan transparan dan tidak bias. Afirmasi dan kompetensi bukan dua hal yang bertentangan.
Kelima, penting membangun koalisi sosial yang lebih luas dengan masyarakat adat dan organisasi sipil agar tekanan terhadap pemerintah bersifat berkelanjutan.
Tanpa strategi ini, “tahapan dan proses” hanya akan menjadi bahasa birokrasi yang menggantung tanpa kepastian.
Afirmasi di Persimpangan Jalan
Pasal 29 PP 106 tidak berhenti pada norma administratif. Ia adalah instrumen politik hukum untuk memastikan bahwa OAP menjadi subjek utama dalam birokrasi di tanahnya sendiri. Namun yang terjadi menunjukkan gejala serius:
- penyempitan tafsir norma
- ketidaksinkronan antara kebijakan dan praktik
- lemahnya orientasi atau keberpihakan keadilan dalam birokrasi
Jika afirmasi hanya berhenti pada rekrutmen, maka Otonomi Khusus kehilangan substansinya.
Dan pada titik itu, pertanyaan paling mendasar tidak lagi bisa dihindari:
Apakah Otonomi Khusus benar-benar dijalankan oleh negara untuk Orang Asli Papua, atau sekadar memenuhi prosedur tanpa perubahan nyata? (*)
