MoU YPMAK dan Pemkab Mimika Dinilai Tumpang Tindih dan Belum Terukur
Pertama, Pendidikan: Terjadi duplikasi penganggaran pada program beasiswa dan pengelolaan asrama. Di mana basis data penerima manfaat antara Pemkab dan YPMAK belum terintegrasi menjadi satu pintu (Single Data System).
Kedua, Kesehatan: Program Klinik Bergerak atau Kampung Sehat milik YPMAK seringkali berjalan paralel tanpa koordinasi yang matang dengan Puskesmas atau Pustu milik Dinas Kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan.
Ketiga, Pemberdayaan Ekonomi: Pendampingan usaha bagi masyarakat lokal seringkali terputus di tengah jalan karena YPMAK memberikan modal usaha, namun Pemkab tidak menyiapkan regulasi pasar (supply chain) untuk menyerap hasil bumi mereka.
Lebih lanjut, alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menekankan hubungan antara YPMAK dan Pemkab Mimika tidak boleh lagi sebatas “kesepahaman moral” atau sekadar seremonial tanda tangan foto bersama. Tetapi harus ada langkah progresif yang memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis duduk bersama pengurus YPMAK.
“MoU itu hanya payung hukum besar. Yang kita butuhkan sekarang adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) konkrit per sektor. Harus tertulis jelas di atas hitam dan putih. Siapa mendanai apa, siapa bertanggungjawab di wilayah mana, dan apa indikator kinerjanya (KPI). Jika Pemkab membiayai infrastruktur sekolah dan puskesmas, maka YPMAK harus masuk mengisi ruang kosongnya, misalnya mendanai kuota beasiswa perguruan tinggi dan mendatangkan tenaga medis spesialis di pedalaman,” sarannya.
Di akhir keterangannya, Liberatus mendesak pimpinan daerah dan jajaran Direksi YPMAK saat ini untuk segera melakukan audit program dan integrasi satu data.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama ini tidak diukur dari seberapa banyak anggaran yang berhasil dihabiskan, melainkan dari seberapa besar perubahan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat asli Mimika.
“Masyarakat tidak butuh dokumen MoU yang tertidur rapi di laci meja kantor. Yang masyarakat butuhkan adalah aksi nyata yang terukur di kampung-kampung mereka. Sudah saatnya ego sektoral dan ego kelembagaan dipangkas demi kepentingan kemanusiaan dan masa depan Mimika,” pungkasnya. **
