Kesepakatan juga menggarisbawahi arah pengembangan ekonomi Tanah Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi bertumpu pada penguatan potensi komoditas dan jasa berbasis nilai-nilai lokal dengan menempatkan masyarakat, khususnya OAP dan masyarakat adat, sebagai pelaku utama Papua Produktif.

Pendekatan ini mengusung semangat “Satu untuk Enam dan Enam untuk Satu”, yakni setiap provinsi berkontribusi bagi kemajuan bersama dan memperoleh manfaat dari kerja sama ekonomi lintas provinsi.

Pengembangan ekonomi diarahkan selaras dengan perlindungan tutupan hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perlindungan hak masyarakat adat, termasuk melalui penguatan skema pendanaan berkelanjutan dan afirmatif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan.

Forum Perencanaan Satu Papua

Para gubernur juga menyetujui pembentukan Forum Perencanaan Satu Papua sebagai ruang koordinasi antar BAPPERIDA/BAPPEDA se-Tanah Papua dan mitra pembangunan, termasuk LSM dan perguruan tinggi.

Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan lintas provinsi, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, serta mengintegrasikan isu-isu strategis lintas wilayah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kesepakatan ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Bahkan disepakati pertemuan setiap tiga bulan antar gubernur dengan melibatkan para bupati/wali kota, MRP, DPRP, DPRK, serta mitra pembangunan guna memastikan keselarasan visi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Komitmen Bersama

Kesepakatan bersama ini ditandatangani di Manokwari, 13 Februari 2026, oleh:

Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.

Gubernur Papua Selatan, Elisa Kambu, S.Sos.

Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM.

Dengan tekad dan visi bersama, para gubernur menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua, melalui sinergi strategis bersama MRP, DPRP, DPRK, para kepala daerah, serta seluruh elemen masyarakat sebagai pilar pembangunan Papua yang berdaulat atas masa depannya. **