Menuju Pemerintahan Digital 2025-2030, Diskominfo Mimika Gelar FGD Penyusunan Roadmap SPBE
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) sebagai langkah penyusunan Roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital Kabupaten Mimika Tahun 2025-2030, berlangsung di salah satu hotel di Timika, Rabu 8 Juli 2026.
FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, praktisi teknologi, tokoh masyarakat, serta perwakilan sektor swasta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB), yakni Dr. Techn. Wikan Danar Sunindyo, S.T., M.Sc. dan Ir. Windy Gambetta, MBA.
Ketua Panitia, Blasius Rahangiar, menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang memberikan mandat kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera melaksanakan transformasi menuju pemerintahan digital.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara SPBE dan pemerintahan digital. SPBE berfokus pada otomatisasi proses internal pemerintahan, sedangkan pemerintahan digital lebih berorientasi pada pelayanan publik yang terpadu, pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), interoperabilitas antarsistem, serta pengalaman pengguna (user experience) yang optimal.
Melalui FGD ini diharapkan lahir berbagai masukan strategis dan komprehensif sebagai landasan penyusunan Roadmap Pemerintahan Digital Kabupaten Mimika Tahun 2025-2030 dalam mewujudkan Mimika yang cerdas, nyaman, dan berkelanjutan.
Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif, dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera).
FGD ini juga bertujuan membangun pemahaman bersama (shared understanding) di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai konsep, perbedaan, dan urgensi transformasi dari SPBE menuju pemerintahan digital, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan serta langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Dalam sambutan, Bupati Mimika Johannes Rettob mendorong percepatan implementasi Smart City di Kabupaten Mimika melalui transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan FGD ini merupakan bagian penting dari rapat Dewan Smart City, yang merupakan agenda rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga kalangan profesional. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berbasis teknologi dan inovasi.
John juga mengingatkan seluruh OPD agar membangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang kuat sehingga Mimika tidak hanya berhenti pada penerapan SPBE yang selama ini lebih berfokus pada tata kelola administrasi pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah harus mulai bergerak menuju pemerintahan digital yang mampu menghadirkan pelayanan publik secara menyeluruh, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Kalau SPBE lebih banyak pada administrasi, maka pemerintahan digital mencakup pelayanan secara menyeluruh yang langsung dirasakan masyarakat. Kita harus menentukan arah ke depan, apakah tetap di SPBE atau bertransformasi ke pemerintahan digital,” tegas John.
Sebagai daerah yang telah mengusung konsep Smart City, kata John, Mimika harus mampu mengikuti perkembangan sistem pemerintahan modern agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Ia mengungkapkan, saat ini nilai implementasi SPBE Kabupaten Mimika masih berada pada kisaran 2,5 dan ditargetkan meningkat menjadi 3. Menurutnya, capaian tersebut merupakan fondasi awal yang harus terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan digital di seluruh perangkat daerah.
Bupati juga mencontohkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan capaian SPBE terbaik di Indonesia yang dapat dijadikan referensi dalam membangun tata kelola pemerintahan digital di Mimika.
Mantan Wakil Bupati Mimika itu optimistis transformasi menuju pemerintahan digital dapat diwujudkan apabila seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam membangun sistem yang saling terintegrasi.
“Kunci utamanya bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Semua perangkat daerah harus punya semangat yang sama, jangan kerja parsial,” pesannya.
Selain penguatan sistem, John menyoroti pentingnya integrasi data antarperangkat daerah agar terwujud Satu Data yang memudahkan akses informasi secara transparan. Menurutnya, data yang terhubung secara real time akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh layanan pemerintahan yang lebih cepat, efisien, akurat, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, keberhasilan program Smart City bukan semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi atau banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan benar-benar memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. **













