Membaca Papua dari Mimika: Ulasan atas Menuju Timika yang Menyala

Oleh : Laurens Minipko

BUKU Menuju Timika yang Menyala (Alfian Akbar Balyanan, 2026) bergerak di persimpangan antara pengalaman politik, kegelisahan hukum, dan harapan pembangunan Papua. Ia bukan sekadar kumpulan catatan, melainkan sebuah upaya membaca ulang Otonomi Khusus, Mimika, dan masa depan generasi muda dari sudut pandang seorang praktisi yang hidup di dalam persoalan itu sendiri.

Sejak awal, buku ini menegaskan dirinya sebagai teks yang lahir dari keterlibatan. Penulis bukan dari kejauhan, melainkan dari ruang kerja politik dan sosial yang setiap hari bersentuhan dengan problem hukum, birokrasi, dan aspirasi publik. Karena itu, naskah ini terasa seperti gabungan antara refleksi personal, kritik kebijakan, dan tawaran jalan keluar bagi Papua yang selama ini terus berhadapan dengan ketimpangan sejarah.

Bab pertama membuka pintu masuk yang penting: Otonomi Khusus Papua. Di sini, Otsus dipahami sebagai jalan tengah yang lahir dari niat mulia negara untuk menjaga integrasi nasional sekaligus memberi pengakuan terhadap kekhususan Papua. Namun, dalam pelaksanaannya, ia berulang kali tersandung oleh prosedur, ego sektoral, dan kecenderungan resentralisasi. Revisi melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 memang memberi tambahan dukungan fiskal, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru: apakah kekhususan Papua benar-benar menguat, atau justru makin ditarik ke pusat? Buku ini tidak menjawab dengan jargon, melainkan dengan kegelisahan yang sahih.

Kegelisahan itu berlanjut pada Bab II yang mengulas pemangkasan Dana Otonomi Khusus Papua. Penulis menolak membaca kebijakan fiskal ini hanya sebagai urusan efisiensi anggaran. Bagi dia, Dana Otsus adalah instrumen konstitusional yang harus dipandang sebagai bagian dari keadilan historis bagi Papua. Karena itu, setiap penyesuaian dana wajib diuji dari sisi rasionalitas, prosedur, dan dampaknya terhadap rakyat. Di titik ini, buku ini berhasil menggeser pembicaraan dari angka ke makna: yang dipertaruhkan bukan hanya alokasi, melainkan kepercayaan politik dan keberlanjutan afirmasi.

Bab III lalu membawa kita ke soal kelembagaan, khususnya batas kewenangan BP3OKP dan KEPP-OKP. Ini bagian yang penting karena memperlihatkan bagaimana semangat percepatan pembangunan Papua bisa berisiko kehilangan arah bila desain kelembagaannya kabur. Dua lembaga yang sama-sama bicara koordinasi, sinkronisasi, dan percepatan bisa saja saling tumpang tindih jika tidak ada garis demarkasi yang tegas. Dalam bahasa yang lebih sederhana: lembaga baru tidak selalu berarti kerja baru. Bisa saja ia hanya menambah lapisan birokrasi. Buku ini mengingatkan bahwa kelembagaan harus dibangun bukan untuk simbol, tetapi untuk fungsi yang jelas dan terukur.

Dari Papua secara umum, buku ini lalu turun ke Mimika sebagai ruang paling konkret untuk menguji gagasan. Bab IV menghadirkan Mimika sebagai daerah dengan APBD besar, tetapi juga dengan problem nyata: akses keadilan yang belum merata, demokrasi lokal yang perlu diawasi lebih ketat, konflik tapal batas yang memicu luka sosial, dan kebutuhan penataan wilayah yang lebih dekat dengan pelayanan publik. Gagasan bantuan hukum gratis menjadi penting karena ia menempatkan keadilan sebagai hak, bukan privilese. Di kabupaten dengan sumber daya besar, keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari besarnya anggaran, tetapi dari apakah rakyat kecil benar-benar merasakan hadirnya negara.

Di bidang demokrasi, buku ini menempatkan pengawasan pemilu dan pilkada sebagai urusan serius. Dana hibah, administrasi, dan tahapan pemilihan tidak boleh dibiarkan menjadi ruang rawan kebocoran atau formalitas belaka. RDP bersama KPU, Bawaslu, dan Bakesbangpol dibaca sebagai alat audit politik agar demokrasi lokal tetap bersih dan akuntabel. Sementara itu, konflik tapal batas Mimika dengan Deiyai dan Dogiyai menunjukkan bahwa persoalan administratif di Papua sering berubah menjadi konflik sosial yang jauh lebih rumit. Penyelesaiannya tak cukup teknokratik; ia memerlukan dialog dengan adat, pemerintah, dan pendekatan politik yang lebih arif.

Bab IV juga menyinggung strategi pemekaran wilayah sebagai cara mendekatkan pelayanan dan memangkas rentang kendali. Dalam konteks ini, pemekaran bukan sekadar ekspansi administratif, melainkan alat keadilan layanan. Mimika dibaca sebagai laboratorium otonomi: tempat negara diuji apakah benar-benar sanggup hadir secara efektif, sensitif, dan berpihak pada warga.

Bab V menggeser fokus pembaca ke masa depan, terutama pemuda Mimika. Di sini, buku ini menemukan titik terkuatnya: bahwa masa depan Papua tidak bisa hanya dititipkan pada tambang. Gagasan tentang BLK, link and match, sertifikasi kompetensi, dan pendekatan triple helix menunjukkan pandangan yang matang tentang pembangunan manusia. BLK tidak boleh menjadi gedung pelatihan yang mati, melainkan pusat keunggulan yang benar-benar menjawab kebutuhan industri. Afirmasi kepada OAP pun dipahami secara lebih bermartabat: bukan dengan menurunkan standar, tetapi dengan memberi pendampingan, matrikulasi, dan ruang tumbuh agar mereka mampu mencapai standar yang sama.

Pendekatan triple helix memperkuat logika itu. Pemerintah, industri, dan akademisi harus berjalan bersama agar pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja tidak saling terputus. Kritik terhadap ego sektoral menjadi relevan karena selama lembaga-lembaga berjalan sendiri-sendiri, lulusan akan terus tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Buku ini sangat jelas menolak pola lama yang linear dan gagal; yang ditawarkan adalah ekosistem yang terhubung dari hulu ke hilir.

Bab VI tentang Mimika Creative Hub memperluas horizon itu ke diversifikasi ekonomi. Penulis sadar bahwa daerah yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif selalu menyimpan risiko ketergantungan. Karena itu, anak muda harus diberi ruang untuk berkembang sebagai wirausahawan, kreator digital, pelaku ekonomi kreatif, dan inovator teknologi. Creative hub dibayangkan sebagai ruang yang menghubungkan mentoring, permodalan, dan akses pasar. Ini penting karena pembangunan yang sehat tidak cukup mencetak pekerja; ia harus juga mencetak pencipta peluang.

Pada akhirnya, Menuju Timika yang Menyala adalah buku tentang keberanian menghubungkan hukum, politik, dan masa depan dalam satu tarikan napas. Ia mengkritik negara tanpa kehilangan harapan, dan menawarkan solusi tanpa jatuh ke romantisme. Kekuatan utamanya terletak pada keberpihakan yang jelas: pada Papua, pada Mimika, pada keadilan, dan pada generasi muda. Buku ini mengingatkan bahwa Otsus tidak boleh berhenti sebagai dana, kelembagaan tidak boleh berhenti sebagai struktur, dan pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek. Semua harus berujung pada martabat manusia.

Inilah sebabnya buku ini penting dibaca bukan hanya oleh mereka yang berkepentingan pada Papua, tetapi juga oleh siapa pun yang ingin memahami bagaimana kebijakan publik seharusnya bekerja: berpihak, terukur, dan hadir di kehidupan nyata. Timika, dalam buku ini, bukan sekadar kota tambang. Ia adalah medan harapan. Dan dari medan itulah, penulis mengajak kita melihat Papua yang menyala bukan karena slogan, melainkan karena kerja yang sungguh-sungguh. (*)