Timika,papuaglobalnews.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra, mengungkapkan berdasarkan data awal tahun 2026, angka stunting di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengalami penurunan signifikan dikisaran 9-11 persen dari sekitar 25 ribu anak yang berada dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi fokus intervensi pemerintah daerah. Secara persentase, angka stunting di Mimika saat ini tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 19,8 persen.

Hal tersebut disampaikan Reynold kepada papuaglobalnews.com di Timika belum lama ini.

Menurut Reynold, jika dikaji berdasarkan referensi jurnal internasional dan data kasus di lapangan, malaria menjadi salah satu faktor dominan penyebab stunting pada anak balita di Mimika, dengan kontribusi mencapai 74-76 persen.

“Ibu hamil atau anak-anak yang sering terkena malaria sangat rentan mengalami stunting. Ini disebabkan asupan gizi yang dikonsumsi ibu hamil atau balita tidak terpenuhi sesuai standar kebutuhan, karena terganggu oleh infeksi berulang,” ujarnya.

Selain malaria, infeksi kecacingan juga menjadi salah satu penyumbang tingginya kasus stunting di Mimika.

Reynold menegaskan, strategi pemerintah dalam menekan angka stunting tidak hanya berfokus pada perbaikan gizi, tetapi juga pada penguatan pelayanan kesehatan bagi kelompok prioritas berisiko tinggi dan kelompok rentan.

“Anak-anak dan ibu hamil yang terkena malaria maupun kecacingan masuk dalam kelompok berisiko tinggi. Berdasarkan data malaria, ibu hamil yang mendapatkan obat pencegahan di sepuluh Puskesmas dalam kota, hanya empat persen yang masih menderita malaria,” jelasnya.

Menurutnya, rendahnya persentase ibu hamil yang terpapar malaria menunjukkan bahwa perlindungan terhadap ibu dan bayi dalam kandungan sudah berjalan efektif.

Salah satu fokus utama pencegahan malaria pada 2026 adalah pengendalian vektor, yaitu upaya pemberantasan tempat berkembang biaknya nyamuk.

Reynold menyebut, pengendalian vektor telah menunjukkan hasil positif pada 2025. Saat itu, Dinkes Mimika bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Mimika mengintegrasikan program Jumat Bersih (Clean Friday) yang dicanangkan Bupati Mimika di Distrik Wania.

Program tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Kamoro Jaya yang sebelumnya memiliki angka kasus malaria cukup tinggi, yakni sekitar 30 persen. Setelah intervensi terpadu, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 3-5 persen.

“Ini bukti kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tempat-tempat perindukan nyamuk sangat efektif,” katanya.

Selain kegiatan bersih lingkungan, HAKLI juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan penyemprotan (fogging) secara mandiri di lokasi yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, dengan tetap berada dalam pengawasan Dinkes.

Menurut Reynold, pelatihan tersebut bertujuan agar model penanganan malaria tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya menurunkan kasus malaria melalui berbagai strategi. Namun, aspek kebersihan lingkungan tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan rutin membersihkan lingkungan sekitar rumah guna mencegah berkembangnya nyamuk.

“Malaria hanya bisa dikendalikan jika masyarakat patuh minum obat, menggunakan kelambu saat tidur, serta mengurangi aktivitas di luar rumah pada jam-jam rawan, terutama sore hingga malam hari,” tegasnya.

Sebagai langkah penguatan layanan, mulai 2026 setiap Puskesmas di Mimika akan dilengkapi dengan Tim Pojok Malaria yang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lingkungan (Kesling).

Dengan adanya tim ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin dekat dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat Puskesmas Pembantu (Pustu).

“Dengan pendekatan terpadu ini, kami optimistis penurunan angka stunting dan malaria di Mimika akan terus berlanjut,” pungkasnya. **