Lemasko Soroti Tim Anggaran Eksekutif dan DPRK Bahas APBD Induk Mimika 2026 di Makassar
Timika,papuaglobalnews.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) menyoroti tim anggaran eksekutif dan legislatif Mimika yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk Mimika 2026 di Makassar yang sudah memakan waktu hampir dua minggu. Pembahasan dilakanakan diluar Mimika memakan waktu lama ini terkesan menghabiskan anggaran masyarakat untuk memberikan manfaat bagi daerah lain, sementara di Mimika saat ini sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi.
Kritik ini disuarakan oleh Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lemasko kepada papuaglobalnews.com melalui sambungan teleponnya yang kini sedang mengikuti rapat Pleno Dewan Adat Papua di Kabupaten Sarmi, Kamis 20 November 2025.
Marianus mengharapkan Bupati dan Ketua DPRD Mimika tidak mudah mengikuti saran atau masukan dari anggota DPRK yang menginginkan pembahasan anggaran harus di luar Timika. Sebab, Timika dari sisi kesiapan infrastruktur gedung baik gedung DPRK, gedung kantor beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau hotel yang dijadikan sebagai tempat pertemuan sangat siap, namun mengapa harus memilih di luar daerah?
Sebagai mantan anggota DPRD Mimika, Marianus mengharapkan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dapat memanggil Sekwan untuk memberikan arahan bahwa kegiatan pembahasan anggaran harus dilaksanakan di Timika.
Marianus menegaskan dengan membahas anggaran di luar Timika pemerintah daerah telah kehilangan pendapatan dari kegiatan tersebut melalui pajak makan minum atau sewa hotel.
“Kita Timika butuh perputaran ekonomi tapi ini malah tim anggaran DPRK dan pemerintah buat kegiatan di luar Timika. Kita harap stop buat kegiatan di luar Timika,” tegas Marianus.
Marianus juga mengingatkan kepada Ketua DPRK Mimika sebagai putra Kamoro harus melihat hal ini secara jeli bukan karena ada masukan dari anggota lain begitu mudah menyetujui.
“Lebih baik buat kegiatan di Timika, sehingga dampak ekonominya kembali dinikmati oleh masyarakat Mimika sendiri. Bagaimana mungkin kita bawa uang untuk kemajuan daerah lain,” kritik Marianus.
Dikatakan, pemerintah membangun kantor DPRK, kantor OPD dan pengusaha membangun hotel-hotel berbintang yang sangat megah ini untuk apa jika pada akhirnya tidak dipakai sebagai tempat yang layak untuk pembahasan APBD.
Sementara Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Mimika membenarkan saat ini dirinya bersama tim anggaran legislatif dan eksekutif sudah dua minggu melaksanakan pembahasan anggaran bersama pimpin OPD di Makassar.
Primus mengemukakan alasan dilaksanakan di Makassar mengingat dalam Badan Musyawarah (Bamus) telah sepakati untuk pembahasan APBD induk 2026 berlangsung di luar Timika yakni di Makassar karena ada anggarannya. Sementara pra pembahasan dilaksanakan di Timika.
“Jadi mungkin tahun ini kita lakukan diluar. Kalau kedepan kita akan berpikir untuk tetap bahas di Timika. Kemarin sampai ada isu dan media mengangkat bahwa itu di Kokonao bukan di Timika. Kalau di Kokonao kita tahu bersama dan tidak mungkin terjadi, karena faktor pendukung seperti listrik dan gedung belum ada. Tapi kalau di Timika akan mungkin terjadi,” papar Primus kepada papuaglobalnews.com melalui sambungan teleponnya dari Makassar, Kamis 20 November 2025.
Terkait berapa besar anggaran untuk membiayai rapat di luar Timika, Primus mengakui belum mengetahui secara jelas angkanya.
“Saya pikir setiap tahun pasti anggarannya disiapkan. Tapi saya belum tahu anggaran yang disiapkan untuk di luar itu berapa besar,” tuturnya.
Ia menambahkan Bamus memutuskan melaksanakan di luar Timika selain didukung dengan ketersediaan anggaran juga untuk memudahkan komunikasi dengan beberapa pihak lain yang berhubungan dengan pembahasan anggaran 2026 tersebut.
Primus juga sependapat dengan masukan Lemasko supaya kedepan pembahasan anggaran tetap dipusatkan di Timika agar seluruh pembiayaan yang dikeluarkan selama sidang atau rapat mendukung perputaran ekonomi bagi pelaku usaha Timika sendiri.
Primus mengakui sesuai jadwal pembahasan selesai hari ini, Kamis 20 November 2025 dan sekarang tinggal lima OPD. **
