Lemasko Soroti Tim Anggaran Eksekutif dan DPRK Bahas APBD Induk Mimika 2026 di Makassar
Timika,papuaglobalnews.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) menyoroti tim anggaran eksekutif dan legislatif Mimika yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk Mimika 2026 di Makassar yang sudah memakan waktu hampir dua minggu. Pembahasan dilakanakan diluar Mimika memakan waktu lama ini terkesan menghabiskan anggaran masyarakat untuk memberikan manfaat bagi daerah lain, sementara di Mimika saat ini sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi.
Kritik ini disuarakan oleh Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lemasko kepada papuaglobalnews.com melalui sambungan teleponnya yang kini sedang mengikuti rapat Pleno Dewan Adat Papua di Kabupaten Sarmi, Kamis 20 November 2025.
Marianus mengharapkan Bupati dan Ketua DPRD Mimika tidak mudah mengikuti saran atau masukan dari anggota DPRK yang menginginkan pembahasan anggaran harus di luar Timika. Sebab, Timika dari sisi kesiapan infrastruktur gedung baik gedung DPRK, gedung kantor beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau hotel yang dijadikan sebagai tempat pertemuan sangat siap, namun mengapa harus memilih di luar daerah?
Sebagai mantan anggota DPRD Mimika, Marianus mengharapkan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dapat memanggil Sekwan untuk memberikan arahan bahwa kegiatan pembahasan anggaran harus dilaksanakan di Timika.
Marianus menegaskan dengan membahas anggaran di luar Timika pemerintah daerah telah kehilangan pendapatan dari kegiatan tersebut melalui pajak makan minum atau sewa hotel.
“Kita Timika butuh perputaran ekonomi tapi ini malah tim anggaran DPRK dan pemerintah buat kegiatan di luar Timika. Kita harap stop buat kegiatan di luar Timika,” tegas Marianus.
Marianus juga mengingatkan kepada Ketua DPRK Mimika sebagai putra Kamoro harus melihat hal ini secara jeli bukan karena ada masukan dari anggota lain begitu mudah menyetujui.
“Lebih baik buat kegiatan di Timika, sehingga dampak ekonominya kembali dinikmati oleh masyarakat Mimika sendiri. Bagaimana mungkin kita bawa uang untuk kemajuan daerah lain,” kritik Marianus.
Dikatakan, pemerintah membangun kantor DPRK, kantor OPD dan pengusaha membangun hotel-hotel berbintang yang sangat megah ini untuk apa jika pada akhirnya tidak dipakai sebagai tempat yang layak untuk pembahasan APBD.
