LEMASKO Kecam Oknum Penyebar Hoaks yang Menuding Bupati Mimika Fasilitasi Provokasi Warga Kamoro di Kapiraya untuk Bertikai dengan Suku Mee
Timika,papuaglobalnews.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) secara tegas mengecam dan mengutuk keras oknum penyebar informasi hoaks melalui media sosial WhatsApp yang menuding Bupati Mimika, Johannes Rettob, terlibat dalam upaya memfasilitasi memprovokasi masyarakat Kamoro di Kapiraya untuk berkonflik dengan Suku Mee.
Kecaman tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I LEMASKO Bidang Humas dan Hubungan Kemasyarakatan dan Pemerintahan, Marianus Maknaepeku, dalam konferensi pers yang digelar di salah satu hotel di Timika, Senin 16 Februari 2026.
Marianus menegaskan, tudingan yang menyebut Bupati Mimika memfasilitasi masyarakat Suku Kamoro dan Key untuk bertikai dengan masyarakat Suku Mee di Kapiraya merupakan informasi tidak benar dan tidak berdasar serta sesat.
“Mana mungkin Bupati Mimika memfasilitasi masyarakatnya sendiri untuk berkonflik? Tudingan seperti itu sangat tidak benar dan tidak masuk akal,” tegas Marianus.
Menurutnya, konflik komunal yang terjadi di Kapiraya murni merupakan dinamika internal masyarakat di wilayah tersebut, bukan atas suruhan atau fasilitasi pihak manapun sebagaimana yang dituduhkan dalam pesan berantai tersebut.
Ia menilai, oknum yang sengaja menyebarkan informasi hoaks tersebut merupakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan hanya ingin membangun opini liar untuk mengganggu stabilitas daerah serta merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami mengingatkan kepada masyarakat luas agar menghentikan penyebaran opini tanpa dasar dan bukti yang jelas. Jangan membangun narasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan mengganggu upaya pemerintah yang saat ini sedang bekerja menyelesaikan persoalan secara bertahap, kekeluargaan, dan humanis,” ujarnya.
Marianus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang tengah berupaya mencari solusi terbaik.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Mari kita sabar menunggu. Hentikan penyebaran isu tidak benar yang menyebut Bupati Mimika menjadi sponsor persoalan tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, LEMASKO mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Dogiyai, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera mengambil langkah konkret melalui dialog dan mediasi dengan menghadirkan para pihak yang memahami batas-batas wilayah adat guna menemukan titik terang penyelesaian konflik.
Selain itu, Marianus berharap pihak kepolisian, khususnya Polres Mimika, terus mengimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Informasi yang menyinggung dan memperkeruh suasana harus dihentikan. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru yang lebih besar,” katanya.
Secara kelembagaan, LEMASKO juga telah melakukan koordinasi dengan para tokoh Kamoro di Kapiraya agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks yang menyebut adanya dukungan dari Bupati Mimika.
Marianus menegaskan, siapapun yang memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat Kamoro di Kapiraya dipersilakan memberikan dukungan, terutama bantuan bahan makanan, namun tidak boleh diboncengi kepentingan tertentu.
Terkait penyebaran hoaks tersebut, ia mendesak aparat kepolisian untuk segera melacak dan menindak oknum yang diduga melanggar undang-undang.
“Jika terbukti melanggar hukum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku agar ada efek jera,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Bupati Johannes Rettob merupakan putra Kamoro yang lahir dan besar di tanah Kamoro. Selama tidak ada aturan yang melarang, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk menjadi kepala daerah.
“Sebelum Indonesia merdeka, para leluhur dan orang tua Bupati Mimika sudah ada di tanah ini, khususnya di Kapiraya. Saat ini kami hidup berdampingan, kawin-mawin, dan membaur bersama Suku Kamoro. Jangan ada pihak yang mencoba memecah belah,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Marianus menegaskan bahwa informasi tertulis yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut merupakan hoaks dan bentuk kampanye hitam (black campaign) untuk merusak nama baik serta citra pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong.
“Kami kecam keras informasi hoaks ini. Kami minta pihak-pihak terkait menghentikan penyebaran berita bohong dan lebih dewasa dalam menilai seseorang,” pungkasnya. **
