Oleh: Yofinus Paro, warga SP2 Timika, Papua

 PRESIDEN Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya kuliah di PTN. Wacana 26 September 2026 ini menggetarkan harapan mahasiswa yang biasa bayar kuliah dengan banting tulang, bahkan tak jarang gagal meneruskan kuliah. Apakah realistis di tengah ruang fiskal sempit?

Inti Sari Berita 26 September 2026:

Anggaran yang dibutuhkan Rp93,742 triliun (dibulatkan Rp94 T) untuk 2,8 juta mahasiswa. Menurut pengamat, anggaran sebenarnya cukup asalkan tidak “disunat” untuk pembiayaan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan biaya kementerian/lembaga yang tak berhubungan dengan pendidikan.

Opsi lain: menggenjot penerimaan lewat pajak, cukai, dan mengurangi kebocoran, dengan menyasar wajib pajak kalangan atas dan perusahaan besar multinasional. Presiden Prabowo menyebut sumbernya dari “Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri”. Wacana ini sedang dibahas di rapat terbatas pemerintah dan DPR. Mahasiswa yang sudah ngos-ngosan berharap ini bukan angin surga.

Baca Juga:
Dipanah di SP3, Jenazah Jorianus Yolemal Dibakar di Kwamki Narama, 17 Orang Mati Sia-sia
Negara Wajib Menghargai Harkat dan Martabat OAP dalam Krisis Kemanusiaan Papua
Kuasa Hukum Meki Jitmau, PN Kota Timika, BPN dan Kuasa Hukum Pemkab Mimika PS Lokasi Sengketa SDN Inauga

Masalah Plat Merah vs Plat Hitam

Indonesia punya 4.298 perguruan tinggi, 3.655 PTS. Jika gratis hanya untuk PTN, maka PTS akan mati pelan-pelan. Calon mahasiswa memilih bukan karena mutu prodi, tapi karena gratis. Ini kesenjangan peminat semu.

Ironinya, tanpa identifikasi yang benar, yang menikmati PTN gratis justru keluarga mampu yang lolos jalur mandiri karena bimbel mahal.

Rumusan: Gratiskan Orangnya, Bukan Gedungnya

Esensi biaya pendidikan gratis harus melekat pada mahasiswa, bukan gedung. Plat merah dan hitam harus tetap beda fungsi, bukan beda harga.

Pilar 1: Pemutakhiran Dana Bos Menjadi BOS-PT

Selama ini ada BOPTN untuk PTN. Perlu ada BOPTS untuk PTS yang akuntabel dan terakreditasi. Dana ini untuk operasional kampus agar mutu terjaga, bukan untuk menggratiskan. Yang menggratiskan adalah voucher mahasiswa. Ini ide Anda yang sangat tepat.

Pilar 2: Membedah Program MBG untuk Dana Abadi Kuliah

Rp93,7 T itu setara 78 hari anggaran MBG. Solusinya bukan hapus MBG, tapi bedah: audit dan efisiensi 15-20% lewat sentralisasi pengadaan dan digitalisasi. Hasilnya dialihkan ke Dana Abadi Pendidikan Tinggi + hasil berantas korupsi. Lebih berkelanjutan daripada APBN tahunan.

Pilar 3: Voucher Pendidikan Tinggi Bertingkat untuk Semua Pelajar

Inilah alternatif agar gratis untuk semua pelajar perguruan tinggi, bukan perguruan tingginya:

Tier 1 (Desil 1-4 Tidak Mampu): Gratis 100% UKT + biaya hidup, bisa dipakai di PTN dan PTS.

Tier 2 (Desil 5-7 Rentan): Gratis UKT.

Tier 3 (Desil 8-10 Mampu): Bayar UKT progresif.

Satu NIK satu bantuan, triangulasi DTKS + P3KE + Dukcapil agar orang mampu tidak menyamar miskin.

Jangan tanya di mana dia kuliah, tanya siapa dia dan seberapa butuh dia. Gratiskan manusianya, bukan gedungnya. Plat merah tetap gagah sebagai penjaga ilmu dasar, plat hitam tetap hidup sebagai mesin inovasi. **

Dibaca: 32
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.