Komisi IV DPRK Mimika Kunker di DLH, Jeffri Deda Sampaikan Alokasi Anggaran Menurun, Petugas Dilindungi BPJSKesehatan dan Tenagakerja
Aris mengakui pihak Kementerian Lingkungan Hidup siap membantu namun kawasannya harus memenuhi syarat jauh dari permukiman masyarakat.
Aris meminta dukugan DPRK dalam pengadaan tanah oleh DLH di setiap kelurahan dan kampung untuk mengelola sampahnya sendiri.
Elinus Balinol Mom menjelaskan penanganan sampah ini sangat penting sehingga perlu mendapat dukungan anggaran yang besar.
“Yang kurang kita sama-sama berjuang untuk bertambah dan yang baik untuk sama-sama dipertahankan,” tuturnya.
Balinol menganjurkan kepada DLH dalam sosialisasi perlu mengubah metode yang biasanya mengumpulkan orang dalam sebuah tempat diganti dengan menyebarkan informasi promosi kesadaran membuang sampah beserta sanksinya sesuai Perda Sampah menggunakan media.
Ia beralasan saat ini setiap orang mengakes informasi semakin mudah melalui sarana Android.
Kemudian kepada DLH, ia mengingatkan pembayaran upah petugas jangan terlambat, tegakan Perda Sampah dan petugas harus menggunakan APD supaya terlindung dari bakteri.
Darwin Rombe mengungkapkan persoalan sampah sudah menjadi masalah utama karena berdampak langsung dengan citra dan estetika Kota Timika.
Karena setiap orang yang datang melewati Jalan Baru sangat merasakan dampak sampah lantas banyak tumpukan sampah.
“Kalau dikritik mohon diterima. Kami minta DLH berikan solusi. Masalah sampah mengganggu nilai estitka. Pengelolaan harus secara baik. Libatkan RT untuk berperan aktif menjaga lingkungan,” katanya.
Darwin mengungkapkan Mimika memiliki APBD sangat besar namun sayangnya ada pasukan kuning (petugas sampah) saat beraktifitas tanpa mengenakan APK.
Simson Gujangge anggota Komisi IV lainnya menyarankan kepada DLH untuk memperluas pelayanan pengangkutan hingga di wilayah Distrik Mimika Timur.
Abrian Katagame mengkritisi pernyataan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte yang mengatakan jika menemukan warga yang membuangan sampah di luar jam akan diproses hukum namun hingga saat ini belum ada bukti. Karena fakta di lapangan masih banyak ditemukan sampah yang menumpuk.
Ia berharap penegakan hukum harus benar-benar serius ditegakan dan perlu penambahan tenaga sampah. Petugas dalam membersihkan sampah harus memakai APD.
Mengenai keluhan kekurangan dana, Abrian berjanji akan membantu berjuang pada APBD Perubahan.**
