Ketiga, kepercayaan publik. Menurutnya, birokrasi yang adil dan responsif akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keadilan tersebut harus terlihat dalam pendistribusian pelayanan publik maupun dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan, birokrasi memiliki dua fungsi utama, yakni mengimplementasikan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Karena itu, kedua fungsi tersebut harus dijalankan secara adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, Septinus juga menekankan birokrasi memiliki posisi sentral dalam mendorong perubahan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah.

Namun, proses pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara inklusif dengan memberikan ruang kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal.

Pemerintah juga harus memastikan kesetaraan gender serta menjaga inklusi sosial agar seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.

Selain itu, transparansi dalam penyaluran pelayanan publik yang bersifat distributif juga menjadi hal penting dalam menciptakan kota yang toleran.

Ia menilai, kegiatan kebersamaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk pawai dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, merupakan langkah positif untuk membangun rasa kebersamaan sebagai warga dalam satu kota.

Menurutnya, kegiatan seperti itu dapat menumbuhkan perasaan senasib dan rasa memiliki terhadap daerah, sehingga masyarakat dapat hidup bersama meskipun memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda.

Septinus selanjutnya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance dalam membangun kota toleran.

Menurutnya, seluruh komponen masyarakat harus diberikan kesempatan dan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pemerintah daerah, misalnya, memiliki peran menetapkan kebijakan, mengoordinasikan program-program, serta menyediakan pelayanan publik yang inklusif dengan memberikan ruang bagi semua kelompok masyarakat.

Sementara itu, masyarakat sipil, lembaga adat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran menjaga harmoni sosial, memediasi perbedaan, serta memperkuat nilai-nilai toleransi.

Ia mencontohkan keberadaan FKUB di Jayapura maupun di Kabupaten Mimika sebagai salah satu komponen penting dalam memperkuat kehidupan toleransi di daerah.

Selain itu, sektor swasta dan korporasi juga mempunyai tanggung jawab dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Peran tersebut dapat dilakukan dengan mendorong etika bisnis, investasi berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan investasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sosial. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.