KKT II Nasional di Mimika: Dr. Septinus Saa Paparkan Tiga Faktor Penguatan Merawat Toleransi di Daerah
Timika,papuaglobalnews.com – Dosen Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si., memaparkan tiga faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan penguatan toleransi di daerah. Ketiga faktor tersebut meliputi desain kebijakan pemerintah, tata kelola birokrasi, serta pelayanan publik yang adil dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Septinus Saa saat tampil sebagai pembicara ketiga dalam sesi sharing pada pembukaan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berlangsung di Gedung Futsal Mimika Sport Complex, Minggu 15 November 2026.
Dalam pemaparannya dari perspektif administrasi publik, ia menjelaskan peran birokrasi pemerintahan sangat penting dalam mewujudkan kota maupun kabupaten yang toleran.
Menurutnya, ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, desain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, tata kelola birokrasi. Ketiga, aspek yang paling penting sekaligus sensitif, yakni pelayanan publik yang berkeadilan atau public services.
“Ini menjadi penting. Jadi memang kota toleran itu harus dibangun lewat birokrasi yang adil, netral, dan melayani semua. Jadi, ini menjadi kekuatan,” jelasnya.
Ia mengatakan, toleransi perlu dilembagakan melalui regulasi yang memberikan landasan hukum dan kekuatan pelaksanaan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Selain regulasi, diperlukan pula komitmen anggaran yang diarahkan untuk mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang toleran. Hal penting lainnya adalah prosedur pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.
Dengan demikian, birokrasi tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai toleransi menjadi tindakan nyata yang menjamin pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Septinus memaparkan tiga determinan utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota atau kabupaten dalam membangun kehidupan yang toleran.
Pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya toleransi. Kebijakan tersebut dapat berbentuk peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah, peraturan bupati (Perbup), hingga standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, seluruh regulasi tersebut harus mampu merangsang tumbuhnya toleransi, bukan justru menghambat kebebasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama.
Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah tidak boleh menghambat masyarakat dalam beribadah, melarang pembangunan tempat ibadah tanpa dasar yang adil, ataupun membatasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan yang diskriminatif.
Ia menilai, praktik pemerintahan di Papua, termasuk di berbagai kabupaten dan kota, telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam mendukung kehidupan toleransi.
Kedua, netralitas pejabat publik. Ia menegaskan pejabat pemerintah harus mampu menjaga sikap netral dan memberikan keteladanan melalui tindakan nyata.
Netralitas tersebut juga harus diwujudkan melalui kecepatan pemerintah dalam mencegah eskalasi konflik serta menjaga harmoni di tengah masyarakat.
Septinus mengapresiasi penjelasan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wali Kota Singkawang yang menurutnya telah menggambarkan berbagai praktik baik dalam menjaga toleransi dan keharmonisan masyarakat.
Ketiga, kepercayaan publik. Menurutnya, birokrasi yang adil dan responsif akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Keadilan tersebut harus terlihat dalam pendistribusian pelayanan publik maupun dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan, birokrasi memiliki dua fungsi utama, yakni mengimplementasikan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Karena itu, kedua fungsi tersebut harus dijalankan secara adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam perspektif administrasi publik, Septinus juga menekankan birokrasi memiliki posisi sentral dalam mendorong perubahan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah.
Namun, proses pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara inklusif dengan memberikan ruang kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal.
Pemerintah juga harus memastikan kesetaraan gender serta menjaga inklusi sosial agar seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
Selain itu, transparansi dalam penyaluran pelayanan publik yang bersifat distributif juga menjadi hal penting dalam menciptakan kota yang toleran.
Ia menilai, kegiatan kebersamaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk pawai dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, merupakan langkah positif untuk membangun rasa kebersamaan sebagai warga dalam satu kota.
Menurutnya, kegiatan seperti itu dapat menumbuhkan perasaan senasib dan rasa memiliki terhadap daerah, sehingga masyarakat dapat hidup bersama meskipun memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda.
Septinus selanjutnya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance dalam membangun kota toleran.
Menurutnya, seluruh komponen masyarakat harus diberikan kesempatan dan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Pemerintah daerah, misalnya, memiliki peran menetapkan kebijakan, mengoordinasikan program-program, serta menyediakan pelayanan publik yang inklusif dengan memberikan ruang bagi semua kelompok masyarakat.
Sementara itu, masyarakat sipil, lembaga adat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran menjaga harmoni sosial, memediasi perbedaan, serta memperkuat nilai-nilai toleransi.
Ia mencontohkan keberadaan FKUB di Jayapura maupun di Kabupaten Mimika sebagai salah satu komponen penting dalam memperkuat kehidupan toleransi di daerah.
Selain itu, sektor swasta dan korporasi juga mempunyai tanggung jawab dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
Peran tersebut dapat dilakukan dengan mendorong etika bisnis, investasi berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan investasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sosial. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








