Timika,papuaglobalnews.com – Kota Ambon, Provinsi Maluku, masuk dalam 10 besar Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2025 setelah sebelumnya sempat keluar pada 2022.

Capaian ini menjadi salah satu bukti upaya Pemerintah Kota Ambon dalam menjaga keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa melalui penguatan kerukunan serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Meski demikian, posisi 10 besar tersebut tidak membuat Kota Ambon berhenti berbenah. Pemerintah daerah tetap perlu belajar dari kota-kota yang menempati peringkat satu hingga sembilan, sekaligus memperkuat berbagai program toleransi agar kehidupan harmonis benar-benar terwujud dalam keseharian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Oldrin Farinusa, S.E., Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, saat menjadi pembicara pleno II dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di salah satu hotel di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.

Dalam sesi pleno II bertema “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia” tersebut, Oldrin memaparkan pengalaman Kota Ambon dalam membangun toleransi, termasuk kebijakan pemerintah daerah, penguatan budaya Pela Gandong, hingga inovasi Aksa Harmoni.

Oldrin menjelaskan, Kota Ambon memiliki luas wilayah sekitar 377 kilometer persegi, meliputi daratan dan lautan, dengan wilayah administratif terdiri atas lima kecamatan, 20 kelurahan, dan 30 desa/negeri.

Istilah negeri digunakan karena terdapat wilayah pemerintahan berbasis adat istiadat di Provinsi Maluku.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah penduduk Kota Ambon mencapai 360.909 jiwa yang tersebar di lima kecamatan, yakni Baguala, Nusaniwe, Teluk Ambon, Sirimau, dan Leitimur Selatan.

Dari komposisi agama, masyarakat Kota Ambon didominasi pemeluk Islam dan Kristen, tetapi tetap menjadi masyarakat multireligius dengan keberagaman keyakinan yang hidup berdampingan.

Oldrin menjelaskan, perjalanan Kota Ambon dalam Indeks Kota Toleran mengalami dinamika sejak 2015 hingga 2025.

Pada periode 2015 sampai 2021, Kota Ambon masih berada dalam jajaran 10 besar. Namun, pada 2022, posisinya keluar dari peringkat tersebut.

Setelah melalui berbagai upaya penguatan toleransi dan kerukunan, Kota Ambon akhirnya kembali masuk dalam 10 besar IKT pada 2025.

Ia juga menyampaikan sejak masuk peringkat 10 besar IKT tidak terdapat peristiwa intoleransi di Kota Ambon maupun tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Oldrin, salah satu faktor penting yang memengaruhi kondisi tersebut kepemimpinan kepala daerah yang berperan sebagai trendsetter (penentu tren-red) sekaligus konselor dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Menurutnya, kepemimpinan daerah harus mampu menerjemahkan nilai toleransi, inklusi, dan kerukunan ke dalam visi, misi, kebijakan, serta prioritas pembangunan. Hal ini searah dengan visi Pemerintah Kota Ambon mewujudkan Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Sementara itu, tagline kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon saat ini adalah “Beta Para Ambon, Ambon Parsemua.”

Oldrin menjelaskan, kata Beta dalam bahasa setempat berarti saya. Sehingga ungkapan tersebut memiliki makna bahwa saya untuk Ambon dan Ambon untuk semua.

Tagline tersebut menggambarkan seluruh masyarakat, tanpa memandang etnis, agama, suku, maupun ras, merupakan bagian dari warga Kota Ambon yang memiliki tanggung jawab bersama membangun daerah.

Ia mencontohkan, seseorang yang berasal dari Banjarmasin tetapi tinggal dan menetap di Ambon diharapkan tidak hanya mengidentifikasi dirinya sebagai orang Banjarmasin yang tinggal di Ambon, tetapi juga memiliki rasa kepemilikan sebagai orang Ambon yang berasal dari Banjarmasin.

Untuk memperkuat pesan tersebut, Oldrin mengajak peserta konferensi mengikuti seruan bersama.

Ketika dirinya menyerukan, “Beta Para Ambon”, seluruh peserta menjawab, “Ambon Parsemua”.

Seruan tersebut menjadi gambaran Ambon merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Oldrin memaparkan berbagai kegiatan Pemerintah Kota Ambon dalam memupuk dan memperkuat toleransi antarumat beragama.

Di antaranya melalui dialog dan silaturahmi lintas tokoh agama serta tokoh masyarakat yang dilaksanakan secara rutin, penguatan peran FKUB, serta pengembangan kelembagaan lintas agama.

Melalui koordinasi dan kerja sama dengan FKUB, Pemerintah Kota Ambon juga telah membentuk desa-desa kerukunan di setiap kecamatan, meskipun saat ini masih terus dalam proses pengembangan.

Pemerintah daerah turut melaksanakan Safari Ramadan dan Safari Natal sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman agama yang ada di Kota Ambon.

Setiap perayaan hari besar keagamaan juga mendapat dukungan pemerintah. Bahkan, pemerintah menginisiasi berbagai kegiatan perayaan bersama untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.

Kegiatan tersebut antara lain Festival Ramadan, perayaan Natal, Sinterklas, Festival Ogoh-Ogoh, Festival Imlek, dan berbagai kegiatan lainnya.

Selain itu, penguatan budaya Pela Gandong menjadi salah satu kekuatan utama masyarakat Ambon dalam menjaga persaudaraan.

Oldrin menjelaskan, Pela Gandong merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Maluku.

Gandong menggambarkan hubungan persaudaraan yang memiliki ikatan seperti saudara kandung, sedangkan Pela merupakan ikatan persaudaraan yang terbentuk melalui penyelesaian pertikaian atau permasalahan antarkelompok yang kemudian diangkat menjadi hubungan persaudaraan.

Nilai Pela Gandong tersebut menjadi kekuatan sosial yang terus dipelihara untuk menjaga persatuan masyarakat.

Program lainnya meliputi pendidikan toleransi, penguatan karakter kebangsaan, pencegahan konflik melalui pemantauan situasi, doa bersama yang melibatkan seluruh agama, penguatan Forum Pembauran Kebangsaan, serta pembangunan pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.

“Karena bagi kami, perbedaan keagamaan itu bukan ancaman, tetapi peluang untuk kita membangun Kota Ambon,” tegasnya.

Meski kembali masuk 10 besar kota toleran, Oldrin mengakui Kota Ambon masih menghadapi tantangan besar, terutama dampak segregasi (tindakan atau proses pemisahan, pengasingan, atau pengucilan suatu golongan, kelompok, atau individu dari golongan lainnya) sosial akibat konflik sosial yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Menurutnya, konflik masa lalu telah meninggalkan pemisahan wilayah berdasarkan komunitas dan agama. Dalam kondisi tertentu, terdapat wilayah yang mayoritas dihuni masyarakat Muslim, sementara wilayah lainnya mayoritas dihuni masyarakat Kristen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu beban terberat pemerintah daerah karena cita-cita toleransi adalah kehidupan masyarakat yang berdampingan, saling mengenal, saling memperkaya, dan memperkuat persaudaraan.

Selain segregasi sosial, tantangan lainnya adalah polarisasi digital, disinformasi, serta potensi konflik sosial yang dapat muncul di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program toleransi secara sektoral, tetapi perlu membangun ekosistem kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Oldrin memperkenalkan inovasi Aksa Harmoni sebagai upaya akselerasi pembauran sosial dan penguatan toleransi secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Inovasi tersebut mengusung tujuan menjadikan Ambon sebagai satu rumah basudara.

Aksa Harmoni memiliki makna mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran dalam membangun Kota Ambon tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.

Melalui program ini, pemerintah mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai, saling menghargai perbedaan sebagai kekuatan bersama, serta mempercepat pembauran sosial.

Oldrin mengatakan, pihaknya tidak hanya ingin Kota Ambon dikenal sebagai kota toleran berdasarkan penilaian indeks, tetapi juga memastikan toleransi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.

Dalam pengembangan Aksa Harmoni, terdapat sejumlah langkah yang direncanakan, di antaranya pemantauan konflik sosial, penguatan nilai Pela Gandong sebagai akar budaya persaudaraan, serta penciptaan ruang-ruang perjumpaan dan interaksi antarkelompok masyarakat.

Menurut Oldrin, keterlibatan pemuda sangat penting karena sebagian potensi konflik sosial juga melibatkan kalangan generasi muda. Faktor minuman keras dan perkembangan teknologi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Selain itu, pemerintah berupaya mengembangkan Harmoni Early Warning System sebagai sistem penguatan deteksi dan pencegahan dini konflik sosial.

Ada pula program “Duta Damai Maya” dengan melibatkan konten kreator dan influencer untuk menyosialisasikan pesan perdamaian serta toleransi melalui media digital.

Oldrin juga memperkenalkan jingle Aksa Harmoni yang membawa pesan persaudaraan masyarakat Ambon.

Melalui lirik “Katong basudara, katong semua satu”, jingle tersebut mengajak masyarakat untuk menjaga persaudaraan, saling menghargai perbedaan suku dan agama, serta membangun kehidupan yang damai.

Pesan utamanya terangkum dalam ungkapan “Katong satu, katong kuat. Ambon rumah basudara.”

Oldrin berharap melalui inovasi Aksa Harmoni, seluruh masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga perdamaian, memperkuat pembauran sosial, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun Kota Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.