Ketua DAD Mimika Sayangkan Pemkab Selenggarakan FGD Otsus Tanpa Melibatkan Masyarakat Adat
Timika,papuaglobalnews.com – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, Vinsent Oniyoma menyampaikan kekecewaannya atas penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika tanpa melibatkan masyarakat adat tiga suku asli Mimika, yaitu Amungme, Kamoro, dan Sempan.
“Kami sangat menyayangkan pelaksanaan FGD yang membahas hal krusial seperti Otsus, namun masyarakat adat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama justru tidak dilibatkan,” tegas Oniyoma dalam siaran pers kepada redaksi papuaglobalnews.com pada Kamis 24 Juli 2025.
Ia menegaskan Otsus diberikan untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan tiga suku ini merupakan bagian integral dari OAP di Mimika. Ketiadaan partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengalokasian dana ini merupakan bentuk ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat lokal.
Oniyoma mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera melibatkan masyarakat adat tiga suku tersebut dalam setiap pembahasan terkait Otsus.
“OPD terkait tidak boleh melakukan kegiatan yang terkesan ‘sembunyi-sembunyi’,” sesal Oniyoma.
“Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan program Otsus. Kami menuntut agar ke depannya, semua proses perencanaan dan pengalokasian dana Otsus melibatkan secara aktif perwakilan dari ketiga suku adat ini, guna memastikan dana tersebut tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
DAD Mimika akan terus mengawasi dan memastikan agar hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan Otsus di Mimika dipenuhi sepenuhnya.
Dikatakan, pemerintah musti paham mengapa dana Otsus itu bisa ada untuk Papua. Pemanfaatannya memang benar- benar diperuntukan bagi masyarakat adat Papua. Hal ini yang perlu semua pimpinan- pimpinan daerah mengerti.
“Saya harap, cara pandang yang hanya pada materi lebih baik tidak usa duduk di dinas-dinas strategi yang akan bicara soal orang asli Papua. Otsus suda 20 puluh tahun berjalan, namun sampai saat ini orang asli Papua hanya masih mengemis di jalan, ini kacau,” kritiknya.
Ia berharap kepada Bupati Mimika bisa mengubah formula untuk penanganan dana Otsus, agar ada sentuhan dan juga pengawasan lebih baik.
“Saya lihat sampai sekarang masyarakat adat Papua, sejak Otsus dikucurkan tidak ada perubahan apa-apa dari semua aspek. Perlu saya sampaikan juga bahwa Otsus bukan hanya soal uang semata, tapi Otsus itu bicara juga soal kebijakan afirmasi,” tegasnya. **
