Ketika Bhinneka Tunggal Ika Kehilangan Makna: Rasisme dan Intoleransi Merusak Fondasi Moral Bangsa
Oleh: Johanes Eliezer Samsong Wato – Mahasiswa Doktoral di Bonn International Graduate School-Oriental and Asian Studies (BIGS-OAS), University of Bonn.
TULISAN ini menyoroti krisis pluralisme yang tengah mengguncang Indonesia. Rasisme, intoleransi, dan kebencian berbasis identitas merasuki ruang publik, pendidikan, dan olahraga, mengikis makna Bhinneka Tunggal Ika. Kasus rasisme terhadap orang Papua, ujaran kebencian di media sosial, hingga sikap diskriminatif guru menjadi cermin kegagalan moral dan pendidikan bangsa. Penulis menekankan bahwa pluralisme bukan sekadar hafalan dalam buku Pancasila, tetapi nilai hidup yang harus diterapkan melalui pendidikan karakter, pelatihan guru beretika, dan ruang dialog antarbudaya. Artikel ini merupakan panggilan moral bagi negara, guru, dan masyarakat: Membangun kembali jiwa republik melalui kesadaran, empati, dan penghormatan terhadap kemanusiaan setiap warga. Keberhasilan menanamkan pluralisme akan menjadi pesan moral bagi dunia, kegagalan akan menandai kemunduran bangsa.
Selama puluhan tahun, dunia memandang Indonesia sebagai laboratorium hidup dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika – “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Negeri ini dibangun di atas keberagaman: Ratusan etnis, agama, dan bahasa bersatu dalam satu rumah besar bernama republik. Namun hari ini, fondasi kebangsaan itu retak. Rasisme, intoleransi, dan kebencian berbasis identitas menjalar dari ruang maya ke ruang nyata, dari pasar hingga ruang kelas, dari stadion hingga kantor pemerintahan. Semboyan kebinekaan kian sering hanya menjadi hiasan pidato kenegaraan, bukan lagi napas kehidupan sosial bangsa.
Rasisme yang Menjadi Luka Nasional
Kasus rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP) menjadi cermin paling menyakitkan dari kegagalan kita memahami kemanusiaan. Peristiwa Surabaya 2019, ketika mahasiswa Papua dihina dan disebut dengan kata-kata rasial oleh aparat dan Ormas, seharusnya menjadi peringatan nasional. Namun luka itu tak kunjung sembuh. Setiap tahun, bentuk-bentuk baru diskriminasi bermunculan: Ejekan, penghinaan, hingga stereotip yang menihilkan martabat manusia Papua.
Lebih menyedihkan lagi, rasisme kini merasuki dunia olahraga. Terkini, ketika Tim Nasional sepak bola Indonesia kalah di Piala Dunia, dua kakak beradik Sayuri, berdarah Papua yang menjadi pemain nasional Indonesia, menjadi sasaran ujaran rasis di media sosial Indonesia. Klub Persipura Jayapura, simbol kebanggaan masyarakat Papua, sering menerima ejekan bernada rasis dari suporter lawan. Ironisnya, hal yang paling menyedihkan adalah ketika guru-pilar moral bangsa-ikut melanggengkan rasisme. Dalam sebuah video viral, seorang guru di NTT tertangkap kamera sedang mengatakan bahwa “orang Papua makan tanah.”
Ucapan itu bukan sekadar candaan keliru, tetapi cermin kegagalan mendasar dari seorang pendidik. Jika para guru, pilar moral dan intelektual bangsa sudah menormalisasi pelecehan rasial, apa yang bisa kita harapkan dari generasi muda yang mereka bentuk?
Krisis Moral Dibalik Pluralisme yang Palsu
Indonesia tidak kekurangan semboyan kebangsaan, melainkan keteladanan moral. Pluralisme terlalu sering diajarkan sebagai konsep hafalan dalam buku Pancasila, tetapi jarang dihidupkan sebagai nilai yang dijalani. Anak-anak di sekolah diajari bahwa Indonesia itu “beragam”, tapi tidak dilatih untuk benar-benar hidup bersama dalam keberagaman itu.
Kita telah gagal menjadikan pendidikan sebagai arena pembentukan empati. Kurikulum penuh nilai, tetapi kosong dari pengalaman kemanusiaan. Para siswa diajari doktrin, bukan dialog; diingatkan untuk patuh, bukan berpikir kritis; dibiasakan seragam, bukan menghargai perbedaan.
Tan Malaka mengingatkan: kemerdekaan sejati hanya bisa bertahan bila logika ditempatkan di atas dogma, dan fakta di atas prasangka. Jika nalar kritis mati, rasisme tumbuh bukan karena kebencian besar, tetapi karena ketidaktahuan yang dibiarkan.
Negara, Guru, dan Tanggung Jawab Moral
Krisis pluralisme bukan sekadar persoalan hukum atau politik, melainkan krisis kemanusiaan. Negeri ini masih hadir dengan penegakan hukum terhadap pelaku rasisme, tetapi gagal memperbaiki nurani bangsa dari asal-usulnya. Hati atas dasar pendidikan humanistik harus menjadi revolusi kesadaran.
Guru memegang peran penting membentuk manusia yang berpikir jernih. Setiap kata dan sikap mereka adalah pelajaran moral bagi murid-muridnya. Tugas guru bukan sekadar mengajar, melainkan menanamkan nilai kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Reformasi pendidikan harus menyentuh tiga lapisan mendasar:
- Reorientasi kurikulum dari hafalan menuju pembentukan karakter kritis dan inklusif.
- Pelatihan guru yang berfokus pada etika kemanusiaan dan literasi sosial.
- Pemberdayaan ruang dialog antaragama dan antarbudaya di sekolah dan universitas.
Bangsa tidak akan hancur oleh perang, tetapi oleh pendidik yang lupa nilai-nilai kemanusiaan.
Membangun Kembali Jiwa Republik
Rasisme dan intoleransi adalah musuh abadi Republik Indonesia karena menyerang inti persatuan yang diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan. Jika pluralisme dibiarkan menjadi slogan kosong, Indonesia akan kehilangan jiwanya: Keyakinan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman.
Namun harapan belum mati. Generasi muda, komunitas lintas agama, dan masyarakat sipil terus berjuang menjaga kebinekaan dari akar rumput. Mereka adalah bukti bahwa pluralisme Indonesia belum padam hanya butuh keberanian negara dan keteladanan moral untuk menyalakannya kembali. Keberhasilan Indonesia menjaga pluralisme akan menjadi pesan moral bagi dunia, kegagalan akan menjadi peringatan bahwa bangsa yang lupa nilai kemanusiaannya akan kehilangan arah sejarahnya.
Rasisme, intoleransi, dan fanatisme identitas tidak akan hilang hanya dengan undang-undang. Mereka dikalahkan dengan pendidikan yang berjiwa, pengetahuan yang tercerahkan, dan moralitas yang berani.
Indonesia tidak butuh semboyan baru, yang dibutuhkan adalah kesadaran lama yang dihidupkan kembali. Bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hiasan lambang negara, tetapi cermin dari jiwa bangsa yang hidup dalam hati setiap warga. Jika guru, pemimpin, dan anak-anak muda Indonesia benar-benar menghidupi makna itu, bukan hanya Jawa, Kalimantan, Sumatera, atau Papua yang merasa “Indonesia”, melainkan setiap manusia yang dihormati kemanusiaannya. Di situlah, kita menemukan kembali jiwa Republik Indonesia yang sesungguhnya. **
