Ketidakadilan Sosial Dapat Memicu Konflik Intoleransi

Timika,papuaglobalnews.com – Ketidakadilan sosial dapat menjadi sumber memicu konflik intoleransi. Hubungan antara konflik komunal dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dominasi etnik, pengambilan manfaat, serta lemahnya kapasitas kelembagaan sangat rentan terhadap munculnya konflik.

Penegasan ini disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026 di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu 15 November 2026.

Akmal mengutip penelitian dalam Journal of Social and Political Sciences tahun 2015 yang menggunakan data sekitar 465 kabupaten dan kota.

Penelitian tersebut menemukan hubungan yang kuat antara konflik komunal dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dominasi etnik, pengambilan manfaat, serta lemahnya kapasitas menjadi sumber pemicu lahirnya intoleransi.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat diatasi dengan memperkuat kepemimpinan kepala daerah serta membangun kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah FKUB yang mengalami keterbatasan dukungan anggaran sehingga kegiatan menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat tidak dapat berjalan optimal.

Bahkan, ia mengaku menerima laporan banyak FKUB tidak memperoleh dukungan dana yang memadai sehingga kesulitan melaksanakan berbagai kegiatan.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak bersama-sama mencari solusi agar FKUB tetap dapat bergerak menjalankan tugasnya.

“Kita harus carikan solusinya. Tidak semua harus tergantung pada uang,” ujarnya.

Akmal menegaskan konflik intoleransi sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan agama, suku, maupun budaya.

Persoalan tersebut juga dapat berakar dari ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, perebutan sumber daya, serta ketidakmerataan kekuasaan.

Menurutnya, toleransi yang kuat tidak mungkin terbangun apabila masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam memperoleh hak, kesempatan, dan kesejahteraan.

“Tidak mungkin kita membangun toleransi yang kuat apabila masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam memperoleh hak, kesempatan, dan kesejahteraan,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah dan elemen masyarakat menjadikan Konferensi Kota Toleran II Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen dan melahirkan aksi nyata dalam menjaga kerukunan.

Dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, seluruh elemen bangsa diharapkan terus merawat harmoni, memperkuat toleransi, serta mewujudkan Indonesia yang inklusif, damai, dan adil.

Melalui konferensi ini, ia berharap Mimika tidak hanya menjadi tuan rumah kegiatan nasional, tetapi juga menjadi ruang lahirnya gagasan, praktik baik dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat toleransi, inklusivitas, kerukunan serta persatuan bangsa Indonesia. **