Timika,papuaglobalnews.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menekankan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dilantik agar bekerja sungguh-sungguh dan menjalankan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Progran yang disusun bukan hasil copy paste tahun sebelumnya hanya sekadar menghabiskam anggaran melainkan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kemong saat menutup Forum Perangkat Daerah (FPD) di Aula Bappeda Mimika, Jumat 27 Maret 2026.

Kemong menegaskan melalui Forum Perangkat Daerah ini menjadi momen bersama-sama membahas seluruh kegiatan dan program umtuk kepentingan masyarakat semakin terarah dalam membangun Mimika pada tahun 2027.

“Kita telah sepakat skala prioritas, yang intinya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi kerakyatan sehingga pemerataan pembangunan harus tercapai di kampung-kampung. Terutama infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari wilayah pesisir, pegunungan sesuai dengan tema pembangunan kita,” ujar Kemong.

Kemong menegaskan arah pembangunan Mimika lima tahun kedepan sesuai tema besar yakni Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik.

Kemong menegaskan program yang sudah disusun bersama harus memiliki kaitan langsung dengan dokumen Rencana Strategi (Renstra) dan RPJMD yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin lagi melihat program yang diambil dari tahun-tahun sebelumnya alias copy paste. Tanpa melihat dinamika perubahan yang terjadi di lapangan,” tegas Kemong.

Dalam kesempatan itu, Kemong memberikan beberapa catatan kritis bagi OPD.
Pertama, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus berbasis integritas data. Pastikan bahwa berdasarkan kesepakatan dalam FPD ini semua data segera diinput dalam sistem perencanaan secara akurat.

Kedua, dalam bekerja membangun kolaborasi lintas sektor, hilangkan ego sektoral dalam bekerja.
Penanganan masalah stunting, kemiskinan ekstrem dan pendidikan, kesehatan bukan hanya menjadi tugas salah satu dinas melainkan bekerja secara kolektif.

Ia juga mengingatkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta dinas teknis terkait yang menangani program serupa salah satu contoh persoalan stunting atau gizi buruk kedepan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua bekerja secara gotong royong melalui koordinasi satu pintu dengan membagi peranannya masing-masing.

Ia menekankan sudah saatnya OPD menyusun program dan menjalankan bukan sekadar menghabiskan uang tetapi berorientasi pada hasil dengan tujuan masyarakat harus sehat, keluar dari kemiskinan.