Ia mengatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dilaksanakan secara nasional melibatkan kelompok binaan, distributor dan kelompok juara lomba cipta menu pangan lokal, Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Yulius menambahkan untuk penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini dilakukan Bulog, untuk sementara diambil alih oleh Dinas Ketahanan Pangan. Dimana, semua penjual beras yang berdagang di Pasar Sentral harus dengan rekomendasi DKP.

Tujuannya, sebagai dasar untuk mengontrol  agar tidak menaikkan harga melebihi standar.

”SADAR

Ia memastikan jika ketahuan menjual lebih dari harga normal rekomendasinya dicabut supaya tidak dilayani oleh Bulog.

Ia mengakui Timika pada September 2025 mengalami inflasi pada komoditi beras dengan harga Rp19.000 perkilo dan daging babi.

Baca Juga:
Lemasko Dukung OAP yang Memenuhi Kualifikasi Jabat Presdir Freeport
Hasil Kajian Akhir, 18 Distrik di Mimika Belum Layak Dimekarkan, Ini Alasannya
Tiga CDOB di Mimika Dinyatakan Layak Dimekarkan

Dikatakan untuk harga pangan beras masih bisa diinterfensi oleh pasar murah tetapi khusus komoditi daging babi belum bisa.

Masih tingginya harga daging babi, Yulius mengaku sudah menyurati Pemerintah Provinsi Papua Tengah supaya dikeluarkan dari daftar komoditi. Namun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan daging babi merupakan salah satu komoditas yang sangat tinggi dibeli oleh masyarakat. Dengan demikian untuk harganya belum bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Ia menyebutkan dalam mendukung program pangan murah ini pada APBD Perubahan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar.

Ia menyakini disisi waktu yang ada akan terserap semua untuk masyarakat. **

Dibaca: 36