John NR Gobai Serahkan Laporan Dampak dan Pemanfaatan Tailing Freeport ke Komisi XII DPR RI
Jakarta,papuaglobalnews.com – Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobai, menyerahkan laporan terkait dampak dan pemanfaatan limbah tailing PT Freeport Indonesia kepada Komisi XII DPR RI dalam audiensi di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Senin 25 Mei 2026.
Selain menyerahkan dokumen tersebut, John juga meminta Komisi XII DPR RI turun langsung ke Kabupaten Mimika untuk melihat kondisi di lapangan.
“Tuhan Maha Besar, beberapa minggu lalu kami mengadakan hearing di Timika dengan tema pemanfaatan tailing Freeport dan akses kapal perintis ke Dermaga Sipu-Sipu. Kini hal tersebut dan aspirasinya kami sampaikan kepada Komisi XII DPR RI dalam audiensi di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Senayan,” tulis John dalam rilis yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Selasa 26 Mei 2026.
John menjelaskan hearing yang sebelumnya dilaksanakan bersama pimpinan DPR Papua Tengah di Timika membahas dua isu besar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pesisir Mimika.
Pertama, pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia agar dapat diolah oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Mimika menjadi produk yang bernilai ekonomi dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat.
Kedua, membahas akses kapal perintis menuju Dermaga Sipu-Sipu agar distribusi logistik, bahan bakar minyak (BBM), dan kebutuhan pokok ke kampung-kampung pesisir dapat berjalan lebih lancar.
“Sekarang aspirasi itu sudah sampai ke meja Komisi XII DPR RI di Senayan. Komisi XII yang memang membidangi ESDM, lingkungan, dan investasi. Artinya isu tailing Freeport dan infrastruktur pelayaran perintis sudah naik ke level kebijakan nasional,” tulisnya.
John menegaskan perjuangan membawa aspirasi masyarakat Papua Tengah hingga ke tingkat nasional bukan perkara mudah.
“Jalan dari Nabire ke Senayan itu bukan cuma jalan fisik, tetapi penuh perjuangan agar suara akar rumput didengar oleh pembuat kebijakan,” katanya.
Ia menambahkan perjuangan tersebut tidak berhenti pada hearing DPR Papua Tengah di Timika, tetapi terus dikawal hingga ke audiensi bersama DPR RI.
“Jadi kami tidak berhenti di hearing pimpinan DPRPT di Timika saja, tapi terus dikawal sampai audiensi DPR RI,” ujarnya.
John berharap hasil audiensi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi tindak lanjut perjuangan DPR Papua Tengah terkait persoalan tailing dan akses transportasi laut di Mimika.
“Kami berharap Komisi XII DPR RI dapat melakukan kunjungan kerja ke Timika guna melihat langsung kondisi di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat serta melakukan studi kelayakan pengolahan tailing oleh masyarakat setempat dan alokasi anggaran perbaikan Dermaga Sipu-Sipu,” harapnya.
Selain itu, mantan anggota DPR Papua tersebut berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari Komisi XII DPR RI maupun kementerian terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). **
