Job Fit Mimika: Menguji Etikability, Intelektualitas dan Elektabilitas Pejabat dalam Era Meritokrasi Pincang

Mimika menghadapi persoalan besar: urbanisasi cepat, konflik wilayah, penyebaran dana Otsus, hingga kompleksitas hubungan pemerintah dan investor. Pejabat tanpa kapasitas intelektual hanya akan sibuk memadamkan api harian, bukan membangun solusi struktural.

Meritokrasi harus memberi ruang bagi pejabat yang memiliki visi konseptual, bukan hanya pengalaman administrasi.

Ketiga, Elektabilitas: kemampuan membangun kepercayaan publik

Istilah ini biasanya dipakai dalam politik pemilihan, tetapi dalam birokrasi ia tetap relevan. Elektabilitas bukan soal popularitas, melainkan kemampuan pejabat untuk:

• Menjalin komunikasi publik,
• Membangun kepercayaan staf dan masyarakat,
• Menghadirkan pelayanan yang membuat warga merasa dihargai.

Jabatan publik (public servant) adalah soal legitimasi. Pejabat yang dibenci publik tidak akan efektif, meski jenius sekalipun. Dalam situasi Mimika yang plural dan penuh sensitivitas sosial, kemampuan membangun “sense of trust” sangat menentukan stabilitas kelembagaan.

Ketika bupati berjanji bahwa Job Fit akan menjadi dasar mutasi publik, publik sejatinya diundang untuk berpartisipasi memberi usul, saran, masukan. Di titik ini, tentu saja publik berharap proses ini mengukur tiga kemampuan fundamental tersebut. Tetapi di saat bersamaan, publik juga harus waspada. Sebab sejarah mutasi pejabat di berbagai daerah selalu menyisahkan dua wajah:

• Wajah administrasi yang rapih,
• Dan wajah politik yang beroperasi di balik layar.

Pertanyaannya: apakah Job Fit Mimika kali ini murni meritokrasi, atau sekadar pembenaran administrasi untuk pergeseran kekuasaan sebagai rintisan jalan politik ke depan.

Meritokrasi akan hidup ke depan jika etikability,  intelektualitas, dan elektabilitas benar-benar menjadi dasar keputusan. Bila tidak, maka Job Fit hanyalah formalitas yang membungkus preferensi politik. Regulasi memberi pagar, tetapi kekuasaan selalu mencari celah.

Mimika membutuhkan pejabat yang lulus bukan hanya dari tes administrasi, tetapi dari tes moral, tes berpikir, dan tes kepercayaan publik. Di titik ini Job Fit mengandung dimensi partisipasi publik. Bukan pejabat yang dipilih karena kedekatan, tetapi karena kemampuan menjaga kepercayaan publik.

Karena pada akhirnya, birokrasi yang sehat hanya mungkin lahir bila meritokrasi tidak kalah oleh selera. **