Job Fit Mimika: Menguji Etikability, Intelektualitas dan Elektabilitas Pejabat dalam Era Meritokrasi Pincang
Oleh : Laurens Minipko
DI MIMIKA, pemerintah kabupaten akan melaksanakan Job Fit bagi pejabat eselon II sebagai dasar mutasi jabatan pada tahun 2026. Dalam narasi resmi, kebijakan ini dikemas sebagai langkah profesional: memastikan pejabat sesuai dengan jabatan yang diemban. Namun di lapangan, publik sudah paham: Job Fit adalah ruang tempat meritokrasi diuji, tapi juga tempat politik sering menyelinap.
Indonesia sejatinya mengatur secara ketat tata kelola ASN. UU ASN, PP Manajemen ASN, dan pengawasan KASN menuntut satu hal: mutasi pejabat harus berbasis merit system. Di atas kertas, meritokrasilah yang memutuskan, bukan selera pejabat politik. Tetapi meritokrasi tidak bisa hidup hanya dengan aturan; ia memerlukan ukuran yang jelas tentang “kemampuan.”
Di sinilah pentingnya melihat jabatan melalui tiga level kemampuan: etikability, intelektualitas, dan elektabilitas. Tiga kemampuan ini bukan hanya teknis, ia adalah fondasi moral dan intelektual birokrasi modern.
Pertama, Etikability: kemampuan menjaga etika kekuasaan
Pejabat boleh pintar, boleh rajin, tetapi bila tidak memiliki etikabilitas: kemampuan untuk menjaga integritas, kerahasiaan jabatan, kejujuran laporan, dan independensi keputusan, maka jabatan hanya menjadi alat bagi kelompok tertentu. Etikability adalah pagar pertama meritokrasi.
Dalam konteks Mimika, di mana birokrasi sering terhimpit oleh tekanan politik, suku, dan jaringan kepentingan, etikability bukan sekadar karakter individu, tetapi keberanian individu dan kolektif dalam menolak permainan bawah meja. Uji kompetensi seharusnya bisa mengukur ini secara serius, bukan hanya wawancara kosmetik. Hasilnya mesti bisa diakses oleh publik (transparansi). Selama transparansi hilang dari cakrawala keingintahuan dan kontrol publik, maka uji kompetensi sejatinya mencederai pagar moral ini.
Kedua, Intelektualitas: kemampuan berpikir abstrak dan teoritis
Kriteria kedua ini menuntut pejabat lebih dari bekerja keras, harus lebih dari itu: berpikir konseptual (paradigmatik). Jabatan eselon II membutuhkan kemampuan membaca data, memahami teori dasar kebijakan publik, dan menyusun strategi jangka panjang. Ia membutuhkan pejabat yang bisa berpikir sistemik, di samping menjalankan SOP.
