IKN Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Politik 2028
Jakarta,papuaglobalnews.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.
Penetapan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres yang diundangkan pada 30 Juni 2025 dalam lampiran memuat perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.
Selain itu mencantumkan beberapa syarat IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Dimana terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya denan luas mencapai 800-850 hektar. Persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen. Persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. Lainnya cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen dan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74.
Dijelaskan, untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.
Selain itu mengatur tentang pemindahan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen. Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan di antaranya pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara. **
