Hutan Indonesia Diambang Kehancuran: Dilema Sawit, Kebijakan Ekstraktif dan Krisis Bangsa dengan Dampak Global

Oleh: Johanes E. S. Wato (Doktorand, Bonn International Graduate School-Oriental and Asian Studies, Universität Bonn, Jerman).

INDONESIA adalah rumah bagi salah satu hutan tropis terbesar di dunia penyangga ekologis Asia Tenggara dan bagian penting dari sistem iklim global. Hutan-hutan ini menyimpan karbon dalam jumlah besar, menstabilkan pola iklim regional, menopang keanekaragaman hayati, dan menjadi ruang hidup ratusan komunitas adat. Namun, fondasi ekologis tersebut kini berada di ambang kehancuran.

Eksploitasi kelapa sawit yang masif, didorong oleh kebijakan pembangunan yang bersifat ekstraktif dan mengabaikan prinsip keberlanjutan, telah menjadi faktor utama degradasi hutan. Bersama industri pertambangan dan proyek infrastruktur skala besar, kebijakan ini menggerogoti struktur ekologis dan sosial Nusantara. Dari Sumatera hingga Papua, banjir, degradasi lahan, konflik agraria, dan hilangnya keanekaragaman hayati bukan lagi ancaman masa depan melainkan kenyataan pahit yang dihadapi jutaan orang setiap hari.

Model pembangunan yang menempatkan ekspansi ekonomi di atas perlindungan lingkungan telah mengubah hutan primer dan sekunder menjadi monokultur sawit dan lahan tambang. Akibatnya, fungsi ekologis vital, penyimpanan karbon, penyerapan air hujan, dan stabilisasi tanah mengalami kerusakan serius. Wilayah hulu menjadi semakin rentan terhadap hujan ekstrem, wilayah hilir berulang kali dilanda banjir, dan masyarakat menanggung dampak sosial ekonomi yang luas. Setiap pohon yang hilang bukan sekadar kehilangan biologis, melainkan peringatan nyata bahwa salah kelola akan dibayar mahal.

Dari Motor Pertumbuhan Ekonomi ke Bom Waktu Ekologis

Sejak dekade 1980-an, kelapa sawit diposisikan sebagai komoditas strategis nasional: penghasil devisa, pencipta lapangan kerja, dan simbol modernisasi pedesaan. Indonesia kemudian menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Namun, keberhasilan makroekonomi ini menutupi kenyataan yang lebih gelap: sebuah model penggunaan lahan yang agresif dan tidak berkelanjutan.

Deforestasi besar-besaran di hutan tropis dan lahan gambut telah mengubah jutaan hektar lanskap menjadi monokultur sawit. Berbagai laporan nasional dan internasional termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia, serta Food and Agriculture Organization (FAO), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani isu pangan, pertanian, dan kehutanan global, menunjukkan bahwa ekspansi ini kerap disertai pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah, hutan, air, dan mata pencaharian mereka.

Hutan yang sebelumnya menopang sistem pangan lokal, pengetahuan tradisional, dan identitas budaya secara perlahan digantikan oleh lanskap homogen yang rapuh secara ekologis. Pada 2024, konversi hutan menjadi perkebunan sawit kembali mencapai puluhan ribu hektar, didominasi oleh korporasi besar. Dalam banyak kasus petani kecil dan masyarakat adat hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang berdaulat atas wilayahnya sendiri. Masalah sawit, dengan demikian, bukan sekadar persoalan produksi, melainkan persoalan tata kelola, perizinan, dan distribusi risiko ekologis.

Sumatera: Deforestasi Sistemik dan Banjir yang Mematikan

Sumatera menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh ekspansi sawit dan kebijakan ekstraktif. Deforestasi masif telah merusak fungsi hutan sebagai penyangga hidrologis utama. Hutan yang dahulu berperan sebagai “spons alam” kini tidak lagi mampu menyerap dan menahan limpasan air hujan.

Hingga akhir 2025, banjir besar berulang kali melanda Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah lain di pulau ini. Ribuan rumah terendam, ratusan nyawa melayang, dan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan jauh melampaui pendapatan yang dihasilkan dari ekspansi sawit.

Analisis hidrologis menunjukkan bahwa banjir tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan ekstrem. Kerusakan daerah aliran sungai di hulu akibat pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan konsesi ekstraktif lainnya memainkan peran kunci. Saat hutan ditebang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, dan hujan deras langsung mengalir ke sungai serta permukiman di hilir. Banjir di Sumatera, dengan demikian, mencerminkan kegagalan tata ruang dan kebijakan, bukan sekadar peristiwa alam.

Kalimantan dan Sulawesi: Alih Fungsi Lahan dan Krisis Hidrologis

Pola serupa terlihat di Kalimantan dan Sulawesi, meski dengan karakteristik lokal yang berbeda. Di Kalimantan, ekspansi sawit dan pertambangan telah menyebabkan deforestasi luas, termasuk di lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis sangat penting. Alih fungsi ini menurunkan kapasitas resapan air secara drastis dan meningkatkan risiko kebakaran besar.

Awal 2025, banjir melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah, seperti Kapuas dan Pulang Pisau. Ribuan warga terdampak, dengan ketinggian air mencapai beberapa meter. Organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa bencana ini berkaitan erat dengan hilangnya hutan dan melemahnya fungsi ekologis lanskap akibat ekspansi industri.

Di Sulawesi, meskipun skala perkebunan sawit relatif lebih kecil, deforestasi dan degradasi lahan meningkat pesat. Alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur melemahkan daya dukung wilayah. Hujan ekstrem kini dengan cepat memicu banjir lokal dan erosi sungai. Lemahnya pengawasan, operasi tanpa izin, serta pencemaran limbah industri memperparah krisis ekologis yang terjadi.

Tanah Papua: Hutan Terakhir dan Masyarakat Adat Diambang Krisis

Di tengah krisis ekologis di wilayah barat Indonesia, fokus pembangunan nasional kini bergeser ke Papua, benteng terakhir hutan primer di Asia Tenggara. Papua menyimpan cadangan karbon global yang sangat besar, menopang keanekaragaman hayati unik, dan menjadi rumah bagi ratusan komunitas adat dengan ikatan historis dan spiritual yang mendalam terhadap tanah dan hutan mereka.

Melalui Proyek Strategis Nasional, Papua diarahkan menjadi kawasan pengembangan pangan, energi, dan perkebunan sawit. Pengalaman di wilayah lain menunjukkan bahwa model ekspansi semacam ini hampir selalu berujung pada deforestasi masif, konflik agraria, dan krisis ekologis. Jika pola yang sama diterapkan di Papua, dampaknya tidak hanya bersifat lokal. Kehilangan hutan primer Papua berpotensi memicu efek domino terhadap stabilitas iklim regional dan global, termasuk peningkatan risiko bencana dan gangguan ketahanan pangan.

Hutan Papua bukan sekadar sumber daya ekonomi, la adalah sistem kehidupan yang menopang masyarakat lokal sekaligus keseimbangan ekologis yang lebih luas. Kehilangannya akan menjadi kerugian ekologis yang tidak tergantikan.

Tanggung Jawab Global dan Reformasi Nasional

Sejak 1980-an, kebijakan yang menjadikan sawit sebagai motor ekonomi nasional telah menghasilkan paradoks. Devisa dan lapangan kerja tercipta, tetapi dengan biaya berupa kerusakan hutan, konflik agraria, dan melemahnya ketahanan sosial ekologis.

Sekitar 40 persen ekspor sawit Indonesia ditujukan ke pasar Eropa. Karena itu, regulasi global, seperti kebijakan Uni Eropa tentang rantai pasok bebas deforestasi, menjadi instrumen penting. Kepatuhan terhadap regulasi ini berpotensi menurunkan laju deforestasi secara signifikan. Insentif pasar juga menunjukkan hasil.

Perusahaan bersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) tercatat memiliki tingkat deforestasi 15-20 persen lebih rendah dibanding perusahaan tanpa sertifikasi.

Namun, tekanan global saja tidak cukup. Transformasi sistemik harus ditopang reformasi nasional yang tegas: penegakan hukum perizinan, perencanaan tata ruang yang transparan, pengakuan hak masyarakat adat, integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan kehutanan, serta akuntabilitas korporasi.

Indonesia di Persimpangan Sejarah

Indonesia berada di persimpangan sejarah. Memilih pembangunan berkelanjutan berarti melindungi fondasi ekologis, keadilan sosial, dan masa depan bersama. Mengulang kesalahan masa lalu berarti menormalisasi bencana sebagai harga pertumbuhan..

Setiap hektar hutan primer yang hilang adalah peringatan keras. Dunia memperhatikan, krisis iklim menuntut tindakan, dan sejarah akan menilai pilihan yang diambil hari ini. Gagal melindungi Papua, Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi berarti gagal menjaga ekologi, persatuan bangsa, dan warisan bumi yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Tindakan transformatif, tegas, dan konsisten tidak lagi bisa ditunda oleh para pengambil kebijakan di Indonesia. Fungsi kotrol yang kuat dan berintegritas harus segera dilakukan bukan demi keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan demi persatuan bangsa, kelangsungan hidup rakyat Indonesia, dan masa depan planet ini. **