Hutan Indonesia Diambang Kehancuran: Dilema Sawit, Kebijakan Ekstraktif dan Krisis Bangsa dengan Dampak Global
Awal 2025, banjir melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah, seperti Kapuas dan Pulang Pisau. Ribuan warga terdampak, dengan ketinggian air mencapai beberapa meter. Organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa bencana ini berkaitan erat dengan hilangnya hutan dan melemahnya fungsi ekologis lanskap akibat ekspansi industri.
Di Sulawesi, meskipun skala perkebunan sawit relatif lebih kecil, deforestasi dan degradasi lahan meningkat pesat. Alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur melemahkan daya dukung wilayah. Hujan ekstrem kini dengan cepat memicu banjir lokal dan erosi sungai. Lemahnya pengawasan, operasi tanpa izin, serta pencemaran limbah industri memperparah krisis ekologis yang terjadi.
Tanah Papua: Hutan Terakhir dan Masyarakat Adat Diambang Krisis
Di tengah krisis ekologis di wilayah barat Indonesia, fokus pembangunan nasional kini bergeser ke Papua, benteng terakhir hutan primer di Asia Tenggara. Papua menyimpan cadangan karbon global yang sangat besar, menopang keanekaragaman hayati unik, dan menjadi rumah bagi ratusan komunitas adat dengan ikatan historis dan spiritual yang mendalam terhadap tanah dan hutan mereka.
Melalui Proyek Strategis Nasional, Papua diarahkan menjadi kawasan pengembangan pangan, energi, dan perkebunan sawit. Pengalaman di wilayah lain menunjukkan bahwa model ekspansi semacam ini hampir selalu berujung pada deforestasi masif, konflik agraria, dan krisis ekologis. Jika pola yang sama diterapkan di Papua, dampaknya tidak hanya bersifat lokal. Kehilangan hutan primer Papua berpotensi memicu efek domino terhadap stabilitas iklim regional dan global, termasuk peningkatan risiko bencana dan gangguan ketahanan pangan.
Hutan Papua bukan sekadar sumber daya ekonomi, la adalah sistem kehidupan yang menopang masyarakat lokal sekaligus keseimbangan ekologis yang lebih luas. Kehilangannya akan menjadi kerugian ekologis yang tidak tergantikan.
Tanggung Jawab Global dan Reformasi Nasional
Sejak 1980-an, kebijakan yang menjadikan sawit sebagai motor ekonomi nasional telah menghasilkan paradoks. Devisa dan lapangan kerja tercipta, tetapi dengan biaya berupa kerusakan hutan, konflik agraria, dan melemahnya ketahanan sosial ekologis.
Sekitar 40 persen ekspor sawit Indonesia ditujukan ke pasar Eropa. Karena itu, regulasi global, seperti kebijakan Uni Eropa tentang rantai pasok bebas deforestasi, menjadi instrumen penting. Kepatuhan terhadap regulasi ini berpotensi menurunkan laju deforestasi secara signifikan. Insentif pasar juga menunjukkan hasil.
Perusahaan bersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) tercatat memiliki tingkat deforestasi 15-20 persen lebih rendah dibanding perusahaan tanpa sertifikasi.
Namun, tekanan global saja tidak cukup. Transformasi sistemik harus ditopang reformasi nasional yang tegas: penegakan hukum perizinan, perencanaan tata ruang yang transparan, pengakuan hak masyarakat adat, integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan kehutanan, serta akuntabilitas korporasi.
Indonesia di Persimpangan Sejarah
Indonesia berada di persimpangan sejarah. Memilih pembangunan berkelanjutan berarti melindungi fondasi ekologis, keadilan sosial, dan masa depan bersama. Mengulang kesalahan masa lalu berarti menormalisasi bencana sebagai harga pertumbuhan..
Setiap hektar hutan primer yang hilang adalah peringatan keras. Dunia memperhatikan, krisis iklim menuntut tindakan, dan sejarah akan menilai pilihan yang diambil hari ini. Gagal melindungi Papua, Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi berarti gagal menjaga ekologi, persatuan bangsa, dan warisan bumi yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Tindakan transformatif, tegas, dan konsisten tidak lagi bisa ditunda oleh para pengambil kebijakan di Indonesia. Fungsi kotrol yang kuat dan berintegritas harus segera dilakukan bukan demi keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan demi persatuan bangsa, kelangsungan hidup rakyat Indonesia, dan masa depan planet ini. **
