Bahkan, masyarakat Mimika berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Maluku, Jawa, Batak dan Bali, yang semuanya hidup bersama sebagai bagian dari masyarakat Mimika.

“Puji Tuhan, ternyata kita semua bisa hidup rukun dan damai. Saya percaya mudah-mudahan Mimika bisa menjadi tempat di mana orang belajar untuk semakin memahami dan menerapkan toleransi,” ungkapnya.

Ia menilai tema KKT II Nasional “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan” sangat relevan dengan kehidupan masyarakat di Mimika.

Bupati berharap melalui konferensi tersebut, para peserta dapat saling mengenal, berbagi pengalaman dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Ia juga menyampaikan Mimika telah menerima penghargaan sebagai kabupaten terharmoni di Indonesia dari Kementerian Agama. Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kehidupan kerukunan dan toleransi yang berkembang di daerah ini.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut memperkenalkan semangat kebersamaan masyarakat Mimika melalui slogan “Mimika Rumah Kita” dan semboyan “Eme Neme Yauware”, yang mengandung makna kebersamaan dalam bekerja dan membangun.

Menurutnya, keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk hidup berdampingan, saling mendukung dan bersama-sama membangun daerah.

Ia juga memperkenalkan Salam Kerukunan sebagai salah satu simbol persatuan masyarakat Mimika.

Bupati menegaskan menjaga keamanan, ketenteraman dan keharmonisan daerah membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat.

Ia mencontohkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri, termasuk dalam menghadapi agenda politik seperti Pilkada.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar setiap kegiatan dapat berjalan aman dan tertib.

“Kalau ada acara harus koordinasi. Itu yang benar, karena dengan koordinasi kita bisa menjaga keamanan dan ketenteraman bersama,” tegasnya.

John menyampaikan pelaksanaan KKT II Nasional di Mimika diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan kesepakatan nyata yang dapat menjadi pegangan bersama bagi seluruh daerah peserta.

Ia menargetkan seluruh kepala daerah, ketua DPRD, kepala FKUB dan kepala kantor agama yang hadir dapat menyepakati komitmen bersama untuk terus merawat harmoni dan toleransi.

Kesepakatan tersebut diharapkan dituangkan dalam satu dokumen bersama yang diberi nama Deklarasi Mimika.

“Mudah-mudahan acara di Mimika ini menjadi momen luar biasa untuk kita membuat kesepakatan bersama dengan semua kepala daerah, kepala FKUB, ketua DPRD dan kepala kantor agama bahwa kita merawat harmoni. Kita tandatangani bersama dan membuat satu lembar kesepakatan yang saya berharap diberi nama Deklarasi Mimika,” ujarnya.

Ia berharap deklarasi tersebut nantinya dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh pihak dalam menjaga toleransi, kerukunan, inklusivitas serta perdamaian di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya dari wilayah timur Indonesia.

Dengan pelaksanaan KKT II Nasional ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap semangat toleransi dan kerukunan yang tumbuh di tengah keberagaman masyarakat dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk merawat harmoni dari bagian timur Indonesia.

Jalannya acara ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI-Polri. Sementara di bagian pelataran MSC juga berdiri stand kuliner dan aksesoris khas Suku Amungme dan Kamoro untuk pengunjung belanja. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.