Elite Devience Terhadap Afirmasi : Membaca Ulang Norma PP 106 Tahun 2021

1. Penegasan Norma Afirmasi sebagai Kewajiban Hukum, Bukan Diskresi Politik

Implementasi Pasal 29 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua harus ditegaskan kembali sebagai kewajiban yang mengikat, bukan ruang diskresi kepala daerah.

a. Pemerintah pusat perlu menyusun pedoman teknis nasional yang lebih rinci.

b. Menetapkan indikator kepatuhan afirmasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah.

c. Mengintegrasikan afirmasi dalam sistem merit ASN tanpa menghilangkan semangat keberpihakan.

Dengan demikian, afirmasi tidak lagi bergantung pada kehendak personal, tetapi menjadi bagian dari sistem yang terinstitusionalisasi.

2. Standardisasi dan Pengawasan Ketat atas Klausul “Kompetensi Khusus”.

Klausul “kompetensi khusus” dalam Pasal 29 berpotensi menjadi celah penyimpangan jika tidak diatur secara ketat.

Langkah strategis yang diperlukan:

a. Menyusun definisi operasional yang jelas tentang “kompetensi khusus”.

b. Mewajibkan justifikasi tertulis dan transparan untuk setiap pengecualian.

c. Melibatkan lembaga independen atau representasi OAP dalam proses.

Tujuannya adalah memastikan bahwa fleksibilitas tidak berubah menjadi alat untuk menghindari afirmasi.

3. Penguatan Representasi OAP dalam Struktur Pengambilan Keputusan

Afirmasi tidak cukup berhenti pada level rekrutmen ASN. Ia harus menjangkau posisi strategis dalam birokrasi:

a. Mendorong penempatan OAP pada jabatan eselon kunci.

b. Menjamin keterlibatan OAP dalam proses perumusan kebijakan.

c. Menghindari praktik simbolik yang hanya menempatkan OAP pada posisi non-strategis.

Sebagaimana ditegaskan dalam perspektif lokal seperti Agus Sumule dan Manufandu, representasi bukan sekadar angka, tetapi soal legitimasi sosial.

4. Reformasi Budaya Birokrasi: Dari Loyalitas ke Keadilan.

Masalah utama dalam implementasi afirmasi sering kali bukan pada aturan, tetapi pada budaya birokrasi:

Menggeser orientasi dari loyalty-based bureaucracy menuju justice-oriented governance.

Menginternalisasi nilai keberpihakan dalam pelatihan dan pembinaan ASN, bahkan sejak calon kepala daerah mencalonkan diri dalam Pilkada.

Menjadikan keadilan sosial sebagai indikator etika kepemimpinan.

Sejalan dengan pemikiran Eko Prasojo, birokrasi modern harus berbasis nilai, bukan sekadar prosedur.

5. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas Publik.

Untuk mencegah normalisasi penyimpangan, diperlukan sistem pengawasan yang efektif:

Memperkuat peran DPRP, MRP, dan lembaga pengawas lainnya.

Membuka akses data terkait komposisi ASN secara transparan.

Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam memantau implementasi afirmasi.

Dalam perspektif kriminologi kekuasaan ala Gregg Barak, pengawasan publik adalah kunci untuk mencegah elite deviance berkembang menjadi praktik sistemik.

6. Pengembangan Kapasitas SDM OAP Secara Berkelanjutan:

a. Afirmasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.

b. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan birokrasi.

c. Program akselerasi karier bagi ASN OAP.

d. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan nasional.

Langkah ini penting untuk menutup celah yang sering dijadikan alasan dalam penggunaan klausul “kompetensi khusus”.

Dari Kritik ke Transformasi

Rekomendasi ini berangkat dari satu kesadaran: bahwa ketidakberpihakan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan refleksi dari cara kekuasaan dijalankan.

Oleh karena itu, solusi tidak cukup berhenti pada perbaikan prosedur. Ia harus menyentuh struktur, budaya, dan etika kekuasaan itu sendiri.

Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, afirmasi dalam Otonomi Khusus dapat dikembalikan pada tujuan awalnya: “menghadirkan keadilan yang nyata bagi Orang Asli Papua”.

Referensi:

Barak, G. (2022). Criminology on Trump. Routledge.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance:

Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 12(1).

Rasyid, R. (2007). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Yarsif Watampone.

Sumule, A. (2003). Mencari Jalan Tengah: Otonomi khusus Papua. Gramedia.

Manufandu. (n.d.). Perspektif Birokrasi Kontekstual Papua. **