Dukung Program Tiga Juta Rumah, Kantor DPP Aspprin Wilayah Papua Resmi Beroperasi di Timika, Target Bangun 5000 Unit
Secara keseluruhan, Aspprin Wilayah Papua mendapat alokasi pembangunan sekitar 5.000 unit rumah untuk wilayah Timika dalam beberapa tahun ke depan.
Terkait dukungan program, pada 4 April 2026 tim Aspprin Pusat bersama perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dijadwalkan tiba di Timika untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan.
Selain Mimika, sejumlah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan Aspprin Wilayah Papua antara lain Kabupaten Kaimana, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Jayapura, sementara daerah lainnya masih dalam tahap penjajakan.
Untuk wilayah Mimika, Ketua Aspprin Kabupaten Mimika dijabat oleh Yulius Salossa, sementara Sulistiawati berperan sebagai penghubung antara Aspprin Pusat dan wilayah Papua.
Ia juga menjelaskan pembiayaan program ini disiapkan melalui PT Tapera yang bekerja sama dengan Kementerian PKP serta perbankan nasional seperti BNI dan BRI serta semua perbankan. Namun demikian, pihaknya masih menghadapi kendala dalam proses kredit, khususnya bagi masyarakat non-ASN dan non-karyawan yang tidak memiliki slip gaji.
Karena itu, pihaknya berencana meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada perbankan, agar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja informal, tetap dapat mengakses kredit perumahan. Permintaan surat rekomendasi dari Buapti sesuai dengan surat tugas Asprin Pusat kepada Aspprin Wilayah Papua untuk sebagai jaminan kemudahan bagi perbankan dalam melayani masyarakat.
Ia mengatakan pada tahun 2026 mampu membangun 1000 unit maka yang datang resmikan Presiden Prabowo namun hanya 500 unit yang datang meresmikan Menteri PKP.
“Ini rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. ASN, karyawan swasta, tukang ojek, mama-mama penjual sayur hingga petani juga bisa kredit karena tanpa uang muka,” jelasnya.
Ia menambahkan, harga rumah subsidi dalam program ini ditetapkan sekitar Rp240 juta dengan skema cicilan yang fleksibel sesuai kemampuan masyarakat.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum membuka pelayanan kredit secara penuh kepada masyarakat, karena masih menunggu kesiapan pembangunan fisik rumah serta rekomendasi resmi dari pemerintah daerah.
“Kalau rumah sudah ada dan rekomendasi dari pemerintah sudah keluar, baru kami buka untuk umum. Memang sudah banyak yang datang tapi kami masih belum layani,” ujarnya.
Ia memastikan rumah yang dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Selain itu, keterlibatan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Hingga saat ini sudah ada lima kontraktoryang bergabung. **
